Kenapa subsidi BBM harus dicabut?

Made Supriatna (New Jersey), buat pencerahan bagi kaum yang mau berfikir:

"Akhirnya pemerintahan Jokowi mencabut sebagian subsidi BBM. Banyak orang marah. Harga-harga tentu akan naik. Inflasi akan meninggi. Orang diharuskan untuk memotong sana-sini pengeluarannya. Yang dulu sanggup makan pake daging di warung, sekarang mungkin harus dengan tempe tahu dan telur saja. Itu umpamanya.

Tidak banyak orang tahu bahwa kebijakan subsidi itu seperti memakai narkoba. Gampang sekali memulainya, sulit keluar dari jeratannya. Pemerintah Orde Baru memperkenalkannya pertama kali. Kabarnya karena daya beli masyarakat Indonesia rendah. Juga karena dirangsang industri otomotif yang mau masuk ke Indonesia. Jadilah BBM disubsidi. Indonesia masih pengekspor minyak kala itu. Terbukti, kebijakan ini sulit sekali dihilangkan. Orang menjadi mencandu akan BBM. Politisi akan mengeksploitasinya demi menjatuhkan lawannya. Borjuasi kecil yang bernama mahasiswa akan menjadi reaktif dan turun kejalan, bakar ban (pake bensin bersubsidi tentu!), dan tidak lupa berjaket alma-mater).

Mencabut subsidi BBM itu berat. Itu harus diakui. Banyak kawan bertanya pada saya, apakah harga bensin diluar negeri memang mahal? Politisi seperti Nurul Arifin dan Ibas (yang bapaknya sampe kencing dalem celana kalao disuruh mencabut subsidi BBM), memprotes karena harga BBM diluar negeri justru turun kok di Indonesia jadi naik? Jelas mereka sedang berusaha mencari poin politik dengan menyerang kebijakan administrasi Jokowi yang tidak populer ini.

Tapi bagaimanakah situasi di luar negeri? Kebetulan Bloomberg memberikan perspektif yang bagus tentang harga bensin di banyak negara. Menurut Bloomberg , harga bensin termahal itu di Norwegia: $9.79 per gallon atau $3.2 per liter (Rp 38.86 ribu)!

Lho kok Norwegia? Kan Norwegia itu penghasil minyak? Ya benar. Tapi pemerintahnya tidak mau tergantung dari minyak. Ini adalah negara yang sudah berpikir ke depan. Minyak adalah sumber energi tidak bisa diperbaharui. Karena itu, tidak bisa diandalkan. Norwegia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari minyak untuk mensubsidi negara kesejahteraan. Sebagai gantinya, pemerintah mereka kasih pendidikan gratis; jaminan kesehatan; orang tua dilayanin dan dipelihara; orang tidak kerja dididik (bukan ditanggung untuk nganggur lho); anak-anak diperhatikan gizinya, dll.)

Negara kesejahteraan itu mahal sekali. Makanya, semuanya diminta berkorban. Orang dipaksa untuk tidak punya mobil tapi angkutan umum disediakan. Norwegia adalah negara dengan penduduk yang punya pendidikan terbaik di dunia. Bahkan saking welas asihnya negara ini, mereka menyumbang 1 milyar dollar ke Indonesia untuk kelestarian hutan tropis (Program REDD). Mereka sangat memperhatikan lingkungan.

Gambaran dari Bloomberg ini memberikan perspektif untuk melihat harga bensin di masing-masing negara. Disamping memberikan data harga bensin, dia juga memberikan semacam indeks harga bensin di satu negara. Kalo Sodara membacanya, ada beberapa elemen yang harus Sodara perhatikan. Misalnya, harga bensin; ranking tingkat kemahalan; ranking 'penderitaan' di pompa bensin. Yang paling menarik adalah di setiap negara dicantumkan berapa proporsi pendapatan per hari di pakai untuk membeli bensin. Norwegia, sekalipun merupakan negara dengan harga bensin termahal, tapi hanya 3,6 persen dari pendapatan penduduknya dalam sehari ($273) yang dipakai untuk membeli segallon (3 liter) bensin. Ini yang membikin ranking penderitaan mereka di pompa bensi ada di urutan ke 50.

Coba bandingkan dengan Pakistan, misalnya. Harga bensin disana adalah $4.08/gallon (Rp 16,320/liter). Tapi pendapatan penduduk Pakistan per hari adalah $3.55. Jadi walaupun orang Pakistan kerja seharian mereka tidak mampu beli segallon bensin.

Bagaimana dengan Indonesia? Sebelum subsidi dicabut, harga bensin di Indonesia adalah Rp 6,500/liter. Pendapatan penduduk Indonesia $2 (Rp 24 ribu) per hari. Jadi kira-kira seperempat pendapatan dipakai untuk membeli bensin.

Data dari Bloomberg ini hanya memberikan perspektif tapi tidak memberikan gambaran yang utuh. Di Indonesia, mereka yang membeli bensin itu sudah termasuk kelas borjuis -- dari borjuis paling kecil sampe borjuis kelas ekspat. Kelas ini berpenghasilan $4-$20 per hari. Ini adalah kelas yang punya motor, punya TV, bisa nonton bioskop sebulan sekali, dll. Mereka adalah consumer class yang sedang tumbuh. Jika kita ambil lapisan paling bawah saja ($4), mereka berpenghasilan Rp 48 ribu/per hari. setelah kenaikan BBM ini, hanya 5.6% dari penghasilan mereka untuk selitar bensin; atau sekitar 16% untuk se-gallon (3 liter). Tidak buruk sebenarnya.

Persoalannya sekarang adalah apakah kita mau membakar uang negara kita untuk subsidi BBM ini? Apakah tidak lebih baik uang ini dipakai untuk membikin infrastrtuktur supaya aliran barang dan jasa bisa lebih lancar? Dengan begitu nadi ekonomi bisa bergerak lebih besar dan lebih cepat; efeknya adalah lebih banyak orang bisa bekerja; lebih banyak produksi dan konsumen juga tumbuh karena lebih banyak orang bekerja dan terima upah?

Tentu, sebagian orang akan mengatakan bahwa ini adalah pikiran neolib. Tapi, cobalah pikirkan. Welfare spending (pengeluaran untuk kesejahteraan) kita saat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jaman Orde Baru. Welfare spending adalah pengeluaran pemerintah untuk rumah sakit, puskesmas, perbaikan gizi anak, pendidikan, dan semua jaminan sosial untuk rakyat kebanyakan. Orde Baru mampu membikin welfare spending yang tinggi karena waktu itu kita masih punya banyak yang bisa dijual (hutan, minyak, tambang-tambang dll.). Haruskah uang seyogyanya untuk memperbaiki gizi anak-anak kita itu kita bakar di jalanan dalam bentuk kendaraan pribadi? Mengapa pula penghapusan subsidi ini tidak dipakai untuk membikin transportasi massal, misalnya?

Sialnya, hasil dari penghapusan subsidi ini butuh waktu lama untuk merealisasikannya. Sementara, hanya butuh waktu beberapa menit untuk membakar uang subsidi ini. Orang diharuskan berkorban dan kesakitan sebelum semua hasil penghapusan subsidi ini bisa dinikmati. Itulah beratnya. Itulah sebabnya tidak banyak politisi yang berani mengambil tindakan tidak populer ini."

http://mobile.bloomberg.com/slideshow/2014-05-30/highest-and-cheapest-gasoline-prices-by-country.html

.

Read more »

Tim Pemberantasan Mafia Migas

Memaknai “Tim Pemberantasan Mafia Migas”

Faisal Basri

Minggu (16/11/2014) saya diberi amanah oleh Menteri ESDM untuk memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas. Di media sosial muncul sebutan Tim Pemberantasan Mafia Migas.

Apa pun sebutannya, tim ini mengemban empat tugas pokok. Pertama, mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan Konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat. Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.

Setelah membaca tugas pokok yang diemban, serta merta saya teringat ucapan Alexis de Tocqueville: “A democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources, but it may very well fall because of the misdirection of its strength and the abuse of its resources.”

Ada cukup banyak pertanda kita mengalami fenomena resources curse. Tak dinyana, sekarang Indonesia menjadi pengimpor bensin dan solar terbesar di dunia. Produksi minyak mentah rerata Januari-September 2014 tinggal 792.000 barrel sehari, mengalami penurunan secara persisten dari tingkat tertingginya sekitar 1,6 juta barel per hari tahun 1981. Sebaliknya, konsumsi minyak meroket dari hanya 396.000 barrel sehari tahun 1980 menjadi lebih dari 1,6 juta barel tahun 2013.

Sudah 20 tahun Indonesia tidak membangun kilang baru. Kilang yang ada sudah uzur, bahkan masih ada yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Akibatnya impor bahan bakar minyak (BBM) kian menggerogoti devisa negara. Tahun 2013 impor BBM mencapai 28,6 miliar dollar AS. Padahal tahun 2001 baru 2,6 miliar dollar AS. Berarti hanya dalam waktu 12 tahun impor BBM naik sebelas kali lipat. Tekanan semakin berat karena sejak tahun 2013 Indonesia sudah mengalami defisit minyak mentah.

Ketahanan energi kita terkikis. Sepuluh tahun lalu kapasitas tangki penyimpanan BBM bisa untuk memenuhi kebutuhan 30 hari, sedangkan sekarang hanya 18 hari. Kita sama sekali tidak memiliki cadangan strategis.

Kita memang tidak sekaya negara-negara Timur Tengah, Russia, dan Amerika Serikat. Namun, di antara negara ASEAN, Indonesia terbilang paling kaya walaupun cadangan terbukti hanya sekitar 3,6 miliar barrel. Dengan tingkat produksi sekarang, cadangan itu bakal habis dalam 13 tahun. Jika tidak ada eksplorasi, cadangan potensial sebanyak 3,7 miliar barrel tidak akan menjelma sebagai cadangan terbukti (proven reserves).

Migas bukan sekedar sumber energi, melainkan juga sebagai pundi-pundi penerimaan negara atau penopang APBN. Ironisnya, subsidi BBM sudah jauh melampaui penerimaan negara dari bagi hasil minyak dan pajak keuntungan perusahaan minyak.

Subsidi BBMlah yang membuat primary balance dalam APBN sudah mengalami defisit sejak 2012. Lebih ironis lagi, dalam sepuluh tahun terakhir, sembilan tahun terjadi subsidi BBM lebih besar dari defisit APBN. Secara tak langsung bisa dikatakan sebagian subsidi BBM sudah dibiayai dengan utang pemerintah.

Salah urus pengelolaan migas berimbas pula terhadap kemampuan industri. Karena tidak membangun kilang selama puluhan tahun, Indonesia kehilangan kesempatan menghasilkan produk ikutan dari BBM, yakni konsensat yang merupakan bahan baku utama industri petrokimia. Industri ini merupakan salah satu pilar utama industrialisasi. Tak heran kalau selama satu dasawarsa terakhir pertumbuhan industri manufaktur hampir selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Akibat lainnya, impor plastik dan barang dari plastik dan produk kimia organik relatif besar, masing-masing terbesar keempat dan kelima.

Sudah saatnya kita menata ulang sektor migas. Kondisi yang kian memburuk berkelamaan terutama disebabkan oleh menyemutnya berbagai kelompok kepentingan (vested interest) yang melakukan praktisi pemburuan rente (rent seeking).

Hanya dengan penguatan institusi agar para elit tidak leluasa merampok kekayaan negara kita bisa mewujudkan cita-cita sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tugas sejarah kita mentransformasikan dari exclusive conomic and political institutions menjadi inclusive political and economic institutions.

Semoga kekayaan alam kita menjadi berkah, bukan kutukan, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah barangkali makna dari penugasan Tim Pemberantasan Mafia Migas. Kesempatan emas untuk menata sektor migas secara total.

Mohon dukungan kita semua.

Read more »

LNG (Liquefied natural gas) DI INDONESIA

Kebijakan dan Prakteknya 

Sumbangan Tommy Tumbelaka 

Ditulis kembali oleh: Berlian T.P. Siagian 

Pemerintah harus segera menggalakkan LNG dimulai dari LNG untuk 15.000 kapal berbendera indonesia bisa dikemas dalam bentuk kontainer 20" dan 40". Kemasan demikian dapat dipakai untuk berlayar round trip selama 30 sd 90 hari. Selain untuk kapal2 dan tanker2 Indonesia, LNG juga digunakan untuk menjalankan kereta api, truk, bus dan alat2 berat. 
Apabila ada keinginan politik, pada bulan Juli 2015 LNG program konversi dapat dijalankan. 
Manfaatkan LNG Tangguh untuk PLN akan memangkas min. 5.500.000 kilo liter BBM yang dibeli PLN dengan harga MOPS + 9,5%/ barrel sebagai BBM termahal di dunia ...bukan lagi BBM subsidi. 

Fasilitas LNG di Banten harus segera diadakan karena memiliki pasar pembangkit listrik yang besar berkapasitas 5.000MW yang sudah lengkap dengan fasilitas transmisinya. 

PLN sudah saatnya menggalakkan anak2 perusahaannya dalam mencari partner2 strategis supaya dapat memangkas proses2 tender yang melelahkan dan sudah menghambat pembangunan pembangkit listrik berkapasitas puluhan ribu Megawatt. 
PLN harus transparan mengenai semua hambatan yang dialami PLN seperti 10.000 Megawatt Tahap Pertama dengan China. 
PLN perlu membeberkan semua hambatan2 dalam pembangunan PLTU Sumatra 1 s/d 9 semuanya supaya 250 juta rakyat Indonesia mengetahui siapa2 saja sesungguhnya yang menghambat pembangunan pembangkit listrik yang direncanakan PLN. 

Rencana 400 kargo LNG tangguh for PLN selama 20 tahun siap didukung perusahaan swasta nasional yang sangat mampu menyiapkan floating receiving terminal berkapasitas 170.000 m3 yang setara dengan 4.000.000 MMBTU yang dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 6.000 Megawat dengan fasilitas pembangkit tenaga listrik system Through Put Fee dengan investasi tanpa memakai uang negara maupun PLN. 

Dengan sistim ini harga jual LNG CIF ke power plant PLN dapat dilakukan oleh swasta dengan harga maximum USD. 17/MMBTU. Apabila pembangkit listrik setara tetap menggunakan BBM tanpa konversi ke gas maka biayanya harus USD 33/MMBTU. Perlu dicatat bahwa harga beli BBM oleh PLN dari Pertamina terhitung sangat mahal. 
Program konversi Solar ke Gas ini, kalau di jalankan dengan baik akan menghemat uang negara sebesar Rp. 1,5 T/ hari atau Rp. 547 T/tahun. 
Subsidi saat ini yang sudah mencapai Rp. 400 T. Kalau hal ini dijalankan, maka kita dapat keluar dari kemelut BBM untuk PLN dan terhindar dari prektek pengadaan BBM Separoh nyolong yang dilakukan oleh mafia migas. Temuan ini analisa ini adalah solusi nyata dan positip untuk negara 


Salam! 
Jakarta, 14 Nov 2014.

Read more »

Ekonomi Harus di Depan Politik

Ekonomi Harus di Depan Politik, Bukan Sebaliknya
Rhenald Kasali di artikelnya yang berjudul Penakut Tak Akan Pernah Melakukan Perubahan (Pointingonline.com), antara lain menulis:

Lima belas tahun yang lalu, salah seorang Emir terkemuka dari Uni Emirat Arab, Sheikh Muhammad Makhtum al Makhtum pernah berujar: “Ekonomi itu ibaratnya kuda, sedangkan politik adalah keretanya”. Baginya, Dubai menjadi besar karena ekonominya berada di depan politik. Di Indonesia kita justru menyaksikan pertunjukan sebaliknya, kuda di pacu agar bisa berlari kencang di taruh dibelakang kereta bak tukang sate mendorong gerobaknya. Alih-alih berlari cepat, kuda menjadi liar dan tabrak kanan – kiri. Ibarat kuda mabuk.
Kemudian, di sebuah artikelnya yang berjudul Bukan Singa yang Mengembik(Koran Sindo, Sabtu, 7 Juli 2014), Rhenald antara lain menulis:
Ekonomi, Bukan Politik
Kata Sheik Rashid, “Kami harus bekerja keras dan bekerja cepat. Supaya bisa bekerja cepat, kami harus bisa membangun sistem yang simpel dan berpikir simpel.” Itulah program transformasi yang diusung oleh para sheik tersebut. Dalam program transformasinya, Sheik Rashid mengedepankan ekonomi, bukan politik. Dia percaya bahwa untuk bisa berpolitik secara beradab, masyarakatnya harus sejahtera terlebih dulu. Bukan dibalik, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, politik harus berada di depan. Di UEA, kita bisa melihat hasilnya.
Dua puluh tahun setelah pertemuan tersebut, UEA–yang kini terdiri dari tujuh negara bagian–menjadi salah satu negara yang paling sejahtera di kawasan Timur Tengah. Ketika negaranegara lain di kawasan tersebut diguncang oleh gelombang Arab Spring, UEA tetap tenang karena rakyatnya sejahtera, sehingga mampu menghasilkan karya-karya yang monumental. Di antaranya Burj Khalifah, yang saat ini menjadi gedung tertinggi di dunia. UEA juga berhasil mentransformasi bisnis negaranya yang semula mengandalkan minyak dan gas menjadi lebih mengedepankan bisnis jasa.
Kini, bisnis wisata tumbuh subur di sana. Maskapai penerbangan mereka, Emirates Airlines, pada tahun 2013 menempati peringkat pertama The World The Worlds Best Airlines versi Syktrax. Padahal tahun sebelumnya masih menempati peringkat ke-8. Saat ini UEA juga tengah membangun mal terbesar di dunia, Mall of The World, yang luasnya mencapai 4,4 juta meter persegi. Para sheik itu adalah singa yang berada di kumpulan kambing jinak.
Tapi mereka tetap mengaum, bukan mengembik. Kita baru saja menjalani siklus lima tahunan dengan memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Belum ada pemenang resmi. Meski begitu bolehlah sejak sekarang kita menaruh harapan, kelak pemimpin kita dapat menjadi singa-singa berhati mulia yang mampu membuat sejahtera negaranya. Bukan sebaliknya. Juga bukan keledai berbulu singa, atau singa yang mengembik.
Mungkin Mahfudz Sidiq dan Desmond J Mahesa belum membaca dan paham filosofi dari artikel-artikel Rhenald Kasali ini, sehingga sampai hari ini mereka masih saja berprinsip bahwa politiklah yang harus di depan ekonomi, bukan sebaliknya. Padahal fakta dunia sudah terlalu banyak membuktikan bahwa itu salah. Seharusnya: Ekonomilah yang di depan politik, bukan sebaliknya.
Singa yang disebut Rhenald Kasali di artikel itu maksudnya adalah orang yang harus mempunyai karakter seperti singa, yang selalu fokus, dan agresif dan mengejar mangsanya. Karena hanya berkarakter demikian setiap manusia akan selalu fokus, dan mati-matian dalam mengejar cita-citanya dan berupaya sekeras-kerasnya untuk keluar dari setiap masalah yang datang. Bukan seperti singa yang mengembik, yaitu mereka yang punya sebenarnya potensi untuk menjadi orang besar, tetapi hanya selalu mencari aman, selalu berkelompok di zona nyaman, saling melindungi satu dengan lain.
Sebab kalau disuruh Indonesia harus menjadi macan Asia, atau bahkan macan dunia, itu Jokowi tidak setuju. Menurutnya janganlah kita menjadi macan, karena akan membuat banyak orang yang takut dan menjauh dari kita. Tetapi yang benar adalah kita harus bisa menaklukkan macan itu, sehinga dia bisa menjadi sahabat dan mitra kita. ***

Read more »

Kebijakan Harga BBM Mengikuti Dinamika Harga Pasar

Berlian Siagian & FIS-MD

Perdebatan harga eceran premium setiap hari dipergunjungkan. APBN 2015 menunjukkan bahwa jumlah subsidi Premium, Solar, dan Kerosin dianggarkan sebesar Rp.  318 T dengan antisipasi harga minyak mentah standard NYMEX sebesar USD 115 per barrel, dan kurs USD  ke Rupiah sebesar Rp. 11.000. Apabila kedua hal tersebut diterjemahkan ke harga impas premium, maka harga seharusnya Rp. 9.202 per liter. 

Atas dasar asumsi ini maka sejak dua bulan terakhir  pemerintahan  SBY telah disebut2 bahwa harga patokan Premium Rp. 6.500. per liter tidak mungkin dipertahankan lagi. Penetapan harga patokan komoditi apapun selalu menimbulkan masalah dalam kalkulasi harga, sebab bahan2 dan jasa terkait bergerak dinamis. 

Kenyataan bahwa Presiden SBY  engganmenaikkan atau menyesuaikan harga berakibat tanggung jawab penyesuaian hargamenjadi  beban Presiden Jokowi yang menggantikannya. 

Mengutip Nota Keuangan Pemerintah 1 Apri l 2014 - 31 Maret 2015 menyatakan bahwa anggaran belanja pemerintah adalah Rp. 2.019, 9T sedangkan  pendapatan pemerintah hanya Rp. 1.762,3 Trilliun, dimana hanya Rp. 1.370, 9  T  yang berasal dari Pajak. Subsidi BBM sebesar Rp. 318 T sangat memberatkan ABPN yang Rp. 2.000 T yang berpotensi defisit antara Rp. 600 T s/d Rp. 700 T per tahun. Pada dasarnya harga impas premium ditentukan oleh hargaminyak mentah di NYMEX, kurs USD ke rupiah,

Patokan harga premium yang disebutkan akan naik sampai  Rp. 9.500 per liter mulai 1 November 2014 tidak terwujud hingga tulisan ini diturunkan. NYMEX mencatat harga minyak mentah USD 77. per barrel , sementara  kurs USD terhadap rupiah bergerak ke Rp. 12.060. Terjemahannya dalam harga impas premium di Indonesia menjadi Rp. 7.206 per liter.
Pemerintah merasa limbung didalam negeri , apakah tetap akan menaikkan harga minyak?
Siapa yang akan terkena dampak terbesar?
Kalau dilihat dari sudut penentuan  kebijakan public, maka kebijakan public harus mudah  di lakukan. Tidak memerlukan instrument pengawasan yang  rumit dan tidak terlalu rentan pada permainan pelaku pasar menggoreng2 harga dan menimbun bahan dagangan. Dari  konteks ini pemerintah mempunyai dua pilihan:

Pilihan Pertama: 

Menetapkan harga eceran premium mengikuti harga internasional . Dimana harga premium hari ini Rp. 7.206 per l iter. Apabila harga minyakmentah dunia turun ke USD 76.00 per barrel,maka harga impas Premium menjadi  Rp. 7.130 per liter.
Apabila harga USD 70 per barrel sebagaimana harga beberapa tahun yang lalu, dan  kurs  USD  ke rupiah menjadi Rp. 11.500,maka harga  premiummenjadi  Rp. 6.365 per l iter.


Pilihan Kedua: 

Pemerintah menetapkan beberapa  ketetapan. Sekali lagi sistim ketetapan selaku menimbulkan Market Failure (Kegagalan Pasar)  dengan segala akibatnya:

1.  Hanya kendaraan niaga (bis,mikrolet, truk dengan plat  kuning) dan sepeda motor saja yang boleh mengisi premium di  SPBU. Kendaraan pribadi dan kendaraan lain dengat plat nomor hitam atau merah hanya boleh  mengisi bahan bakar yang tidak bersubsidi; dalam hal ini Pertamax  dan Pertamax Plus.

2.  Hentikan minyak Separoh Nyolong, disingkat SepaNyol. Saat ini  pengecer telah mencampur Pertamax dengan Premium dan menjualnya dengan harga Pertamax. Demikian pula mencampur Premium dengan minyak tanah.dan menjualnya sebagai Premium. Hal ini berpangkal dari keuntungan SPBU  yang hanya Rp. 300. per l iter. Margin yang ditetapkan pemerintah ini  tidak
mencukupi  untuk membayar listrik, gaji  karyawan, pemel iharaan instalasi , dan cadangan penyusutan.
Untuk mencukupi  praktek menjual minyak Separoh-Nyolong) ini  marak.Aparat mengetahui tetapi pura2 tidak melihat karena mekanisme setoran berjalan lancar.

3.  Distribusi  dilakukan oleh Pertamina; tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga  untuk menghindari mobil2 tangki “kencing” di jalan.

4.  Konversi BBM  keGas. Kendaran dapat dikonvesikan  dari memakai BBM  ke Gas. Effisiensi Gas dua kali  lipatBBM. Harga 1 MMBTU dengan BBM adalah USD 32, sedangkan  dengan  LNG hanya USD 32. PNGas menjual LNG dengan harga USD 19 per 1MMBTU.

5.  ATPM  di Indonesia dipaksamelakukan konversimesin mobi l dan sepeda motor baru 15% dari produksinya. Setiap tahun kwota produksi ini dinaikkan 15%, sehingga  dlam 6 tahun dari  ketetapan ini 90%  kendaraan di Indonesia beroperasi dengan  ditenagai Gas Alam Cair. Pada pilihan Pertama, penetapan harga sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Tidak ada pemaksaan. Konsumen akan memilih atas dasar situasi dan ketersediaan bahan bakar yang  ada  disekelilingnya.
Pada Pilihan Kedua, Tidak akan  menguncang pasar terlalu besar, akan tetapi akan menghasilkan penghematan subsidi yang cukup besar.Golongan menengah dan golongan diatasnya yang menggunakan mobil pribadi yang akan membayar dengan tidak boleh lagimemakai premium. Kebijakan ini untuk sementara akan menimbulkan  kelangkaan Pertamax dan Pertamax Plus. Untuk itu kiranya diperkenankan kepada semua pihak untuk  meramu dan membuat Brand Fuel dengan nilai oktan  92 sebelum dapat dijual  ke pasar.

Demikian pemikiran  yang berkembang selama diskusi Sabtuan Forum Indonesia
Sejahtera pada hari Sabtu tgl  8 November  2014.

Kepada pemerintah, tawaran ini mohon dipertimbangkan.



Jakarta, 10 November 2014.

Read more »