Tampilkan postingan dengan label Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Indonesia. Tampilkan semua postingan

Senin, 24 April 2017

Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar

Investigasi tentang persekutuan para jenderal mendongkel Jokowi lewat kasus Al-Maidah.
tirto.id - Rekan-rekan Donald Trump di Indonesia telah bergabung bersama para tentara dan preman jalanan yang terindikasi berhubungan dengan ISIS dalam sebuah kampanye yang tujuan akhirnya menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Menurut beberapa tokoh senior dan perwira militer dan intelijen yang terlibat dalam aksi yang mereka sebut sebagai "makar", gerakan melawan Presiden Jokowi diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan.

Pendukung utama gerakan makar ini termasuk Fadli Zon, Wakil Ketua DPR-RI dan salah satu penyokong politik Donald Trump; dan Hary Tanoesoedibjo, rekan bisnis Trump yang membangun dua Trump Resort, satu di Bali dan satu di dekat Jakarta (di Lido, Jawa Barat).
CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Komisaris PT MNC Land Tbk Liliana Tanoesoedibjo berfoto bersama Donald J. Trump New York, AS. (Dok. MNC Group)
Laporan tentang gerakan menjatuhkan Presiden Jokowi ini disusun berdasarkan sejumlah wawancara dan dilengkapi dokumen dari internal tentara, kepolisian, dan intelijen yang saya baca dan peroleh di Indonesia, juga dokumen Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden. Banyak sumber dari dua belah pihak yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya. Dua dari mereka mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan mereka.
Photo: Beawiharta/Reuters


Usaha Makar

Protes besar-besaran muncul menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka menuntut petahana Gubernur Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dipenjara atas tuduhan penistaan agama. Dengan pendanaan yang baik dan terorganisir, demonstrasi berhasil mengumpulkan ratusan ribu di jalanan Jakarta.

Dalam perbincangan dengan tokoh-tokoh kunci gerakan perlawanan terhadap Ahok, diketahui kasus penistaan agama ini hanya dalih untuk tujuan yang lebih besar: menyingkirkan Joko Widodo dan mencegah tentara diadili atas peristiwa pembantaian sipil 1965—pembunuhan massal oleh militer Indonesia dan didukung pemerintah AS. Aktor utama dalam 'serangan pembuka' yang berperan sebagai penyuara dan pendesak adalah Front Pembela Islam (FPI), yang diketuai Rizieq Shihab. Bersama Rizieq, dalam rantai komando, ada juru bicara dan Ketua Bidang Keorganisasian FPI, Munarman, serta Fadli Zon.

Munarman, yang sempat terekam hadir dalam pembaiatan massal kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi, adalah pengacara yang bekerja untuk Freeport McMoran, yang saat ini dikendalikan oleh Carl Icahn, sahabat Donald Trump. Meski koneksi Trump tampak penting dalam plot makar ini, belum diketahui apakah Trump atau Icahn punya hubungan langsung. Sementara Munarman tidak menanggapi permintaan komentar untuk artikel ini.

Arsip Edward Snowden menyimpan banyak dokumen terkait FPI. Termasuk di dalamnya dokumen yang menuliskan bahwa kepolisian Republik Indonesia tak berani menangkap FPI karena takut serangan balik, dan dokumen lain yang memaparkan FPI adalah cabang dari Jemaah Islamiyah, jaringan jihad yang terlibat dalam Bom Bali tahun 2002, dan dokumen pengiriman senjata api dari Kepolisian Republik Indonesia untuk latihan anggota FPI Aceh. NSA dan Gedung Putih tak merespons tulisan ini.

Sementara gerakan protes besar-besaran yang digelar FPI berlangsung selama enam bulan terakhir, saya mendapatkan informasi yang rinci dari lima laporan internal intelijen Indonesia. Laporan-laporan itu disusun oleh tiga agen pemerintah Indonesia. Seluruhnya dikonfirmasi oleh sedikitnya dua tokoh militer, intelijen, atau staf istana.

Salah satu laporan menyatakan bahwa gerakan ini sebagian didanai Tommy Soeharto—anak diktator Soeharto—yang pernah masuk bui gara-gara menembak mati hakim yang memvonisnya bersalah. Sumbangan finansial Tommy juga diakui oleh Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Kivlan sendiri, yang membantu FPI memimpin protes besar-besaran di Jakarta pada November 2016, sedang menghadapi ancaman penjara dengan tuduhan makar. Ia juga bekas pemimpin tim kampanye Prabowo dalam pemilu 2014.

Laporan lain menyatakan sebagian dana berasal dari Hary Tanoe, miliuner rekanan bisnis Donald Trump. Para tokoh penting gerakan protes itu—beberapa di antaranya saya temui pada Jumat silam (14/4)—berkali-kali menekankan kepada saya bahwa Hary adalah salah satu pendukung mereka yang terpenting. Mereka berharap Hary dapat jadi penghubung antara Prabowo dan Trump.

Manimbang Kahariady, seorang pejabat Partai Gerindra, mengaku ia berjumpa Hary tiga hari sebelum pertemuan kami. Ia dan tokoh-tokoh gerakan yang lain yakin bahwa Hary memberitahu Trump mengenai pentingnya mendukung mereka dan menyingkirkan lawan-lawan mereka, dan itu dimulai dari Ahok.

Tommy Soeharto tak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. Harry Tanoe menolak berkomentar.

Laporan ketiga menyatakan sebagian dana gerakan FPI berasal dari mantan presiden dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—informasi yang membikin jengkel Presiden Jokowi ini terbongkar kepada khalayak dan kemudian ditanggapi SBY dalam mode marah. SBY langsung menyatakan itu dusta belaka dan pemerintah telah menjahatinya dengan cara menyadap teleponnya.

Tujuh staf intelijen/militer aktif dan pensiunan menyatakan kepada saya bahwa SBY memang menyumbang untuk aksi protes FPI, tetapi menyalurkannya secara tidak langsung. Salah satu informan tersebut adalah Laksamana (Purn) Soleman B. Ponto—bukan pendukung gerakan makar—mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan penasihat aktif Badan Intelijen Negara (BIN). "SBY menyalurkan bantuannya lewat masjid dan sekolah," kata Soleman.

Hampir semua pensiunan tentara dan sebagian tokoh militer, menurut Soleman, mendukung tindakan SBY tersebut. Ia mengetahui hal ini karena—selain keterlibatannya di dunia intelijen—jenderal-jenderal pro makar adalah rekan dan kawan-kawannya, banyak di antara mereka berhimpun dalam grup WhatsApp "The Old Soldier".

Menurut Soleman, para pendukung gerakan makar di kalangan militer menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa. 

"Sasaran mereka yang sebenarnya adalah Jokowi," katanya.

hoto: Agoes Rudianto/Anadolu Agency/Getty Images

Caranya tentu bukan serangan langsung militer ke Istana Negara, melainkan "kudeta lewat hukum", mirip-mirip kebangkitan rakyat yang menggulingkan Soeharto pada 1998. Hanya, kali ini publik tidak berada di pihak pemberontak—dan tentara nasional Indonesia, alih-alih melindungi Presiden, lebih senang ikut menggerogotinya.

"Makar ini bakal kelihatan seperti pertunjukan People Power," ujar Soleman. "Tetapi karena semuanya sudah ada yang mengongkosi, militer tinggal tidur," dan presiden sudah terjengkang saat mereka bangun.

Skenario lain: Aksi-aksi protes yang dipimpin FPI bakal menggelembung kelewat besar, membikin Jakarta dan kota-kota lain kacau-balau, lalu militer datang dan menguasai segalanya atas nama menyelamatkan negara. Kemungkinan penuh kekerasan ini dibicarakan secara rinci oleh Muhammad Khaththath, Sekjen Forum Umat Islam, dan Usamah Hisyam saat saya bertemu mereka Februari lalu (Usamah adalah penulis biografi SBY berjudul SBY: Sang Demokrat).

Lebih dari urusan keagamaan, menurut mereka, masalah terbesar Indonesia saat ini adalah komunisme gaya baru, dan militer harus siap turut campur dan menggembalakan keadaan karena Indonesia belum cukup dewasa untuk demokrasi. Jokowi, kata mereka, menyediakan lahan bagi komunisme dan satu-satunya organisasi yang cukup kuat buat menghadapi komunisme ialah tentara nasional.

Mereka mengaku sudah punya daftar orang-orang komunis di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang mereka incar. Di lapangan, mereka mengikuti panduan taktik dan strategi dari seorang jenderal antikomunis yang bekerja bersama mereka. Tentara hanya mungkin ikut campur bila ada kekacauan. Dalam keadaan damai, mereka tak dapat berbuat apa-apa.

Khaththath dan Usamah berkata kepada saya bahwa mereka tidak menginginkan pertumpahan darah. Mereka ingin kudeta damai, tetapi juga menekankan, dalam beberapa pekan ke depan, bakal ada revolusi oleh umat. Istana ketakutan, kata mereka.

Setelah Khaththath ditangkap polisi dengan tuduhan makar, Usamah mengirimkan pesan kepada saya bahwa kini ia mengambil kendali perjuangan di lapangan—sebagaimana  peran Khattath setelah imam besar FPI Rizieq Shihab digembosi skandal seks dan masalah-masalah lain.

1965, Lagi

Segera setelah wawancara kami selesai, saya menerima dokumen dari seorang perwira militer, yang bisa dianggap sebagai template untuk komentar-komentar Khaththath dan Usamah tentang aksi-aksi jalan. Berjudul “Analisis Ancaman Komunis Gaya Baru di Indonesia”, dokumen ini ialah rangkaian salindia powerpoint yang digunakan sebagai materi pelatihan ideologis di tangsi-tangsi militer seantero Indonesia.

Komunisme Gaya Baru, disingkat KGB, adalah sebuah konsep yang mengisahkan ancaman komunis melalui cerita-cerita tentang sosok Stalin, Pol Pot, dan Hitler—dan tampaknya ancaman ini cukup luas sampai-sampai mencakup siapa pun yang mengkritik TNI.

Mengacu pada kebijakan yang dituding berwatak komunis seperti “program kesehatan dan pendidikan gratis,” dokumen itu mencela “pluralisme dan keragaman dalam sistem sosial” sebagai ancaman khas “KGB” yang sedang pasang di Indonesia. Dengan menggunakan teknik penilaian ancaman (threat assessment techniques) yang diambil dari nukilan-nukilan doktrin dan teks intelijen Barat—kadang ditulis dalam bahasa Inggris—dokumen ini memperingatkan kaum komunis “sedang memisahkan tentara dari rakyat” dan “memanfaatkan isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi, seraya memosisikan diri sebagai korban demi meraih simpati.”

Pernyataan tentang korban-korban pelanggaran HAM jelas merujuk pada tokoh-tokoh seperti Munir Said Thalib, teman saya, seorang pembela keadilan sosial yang brilian, yang dibunuh pada 2004 dengan dosis besar arsenik yang menyebabkan ia muntah sampai mati dalam sebuah penerbangan ke Amsterdam; atau korban pembantaian 1965 yang berjumlah sekitar satu juta warga sipil, yang dibunuh oleh tentara dengan dukungan AS dalam rangka mengonsolidasikan kekuasaan setelah percobaan kudeta.

Ihwal pembantaian 1965 muncul ketika saya berbincang dengan Jenderal (Purn) Kivlan Zen, yang mengatakan jika Jokowi menolak tunduk pada keinginan tentara, taktik serupa bisa dikerahkan lagi.

Sebagaimana banyak pejabat yang sempat berbincang dengan saya, Kivlan menyatakan gerakan jalanan yang didukung tentara dan krisis saat ini buntut dari Simposium 1965, yang memungkinkan penyintas dan keturunan korban '65 untuk membicarakan secara terbuka atas apa yang telah menimpa mereka dan menceritakan bagaimana orang-orang yang mereka cintai meninggal. 

Bagi sebagian besar tentara, simposium itu adalah kekurangajaran yang tak bisa diterima dan dengan sendirinya menjustifikasi gerakan kudeta. Seorang jenderal mengatakan kepada saya, yang paling membuat marah rekan-rekannya adalah karena simposium itu “menyenangkan korban.” Simposium itu, tentu saja, tidak ada hubungannya dengan Gubernur Ahok atau persoalan agama mana pun, melainkan soal tentara dan kejahatannya.

“Kalau bukan karena Simposium itu, gerakan seperti sekarang ini tidak akan ada,” kata Kivlan. “Sekarang komunis sedang bangkit lagi,” keluh Kivlan. ”Mereka ingin mendirikan partai komunis baru. Para korban '65, mereka semua menyalahkan kami.... Mungkin kita akan lawan mereka lagi, seperti tahun '65.”

Saya terkejut dengan pernyataan itu. Saya ingin memastikan saya tidak keliru mendengarnya.

“Bisa saja terjadi, '65 bisa terulang lagi,” ulang Kivlan.

Alasannya?

“Mereka mencari keadilan yang setimpal.”

Dengan kata lain, Kivlan sedang membangkitkan momok baru pembantaian massal jika korban tidak berusaha melupakan. Kivlan menjelaskan secara rinci mengapa kudeta '65 dibenarkan. Dia mengatakan presiden yang digulingkan, Sukarno, yang saat itu ‘ditawan’ oleh tentara, telah memberikan perintah kepada angkatan bersenjata untuk mengambil alih kekuasaan. Dan parlemen telah “menyerahkan kekuasaan” kepada Angkatan Bersenjata.

Saya bertanya, mungkinkah itu terjadi lagi sekarang?

“Bisa saja,” jawabnya. “Tentara bisa bergerak lagi sekarang, seperti Soeharto di era itu.”

Kivlan mengatakan kepada saya bahwa Juli lalu, setelah Simposium, Jokowi mengunjungi markas TNI dan menyatakan kepada para jenderal yang berkumpul saat itu bahwa “ia tidak akan meminta maaf kepada PKI.”

“Jika Jokowi tetap berada di jalur itu"—sikap tidak meminta maaf—"Dia tidak akan digulingkan. Dia akan selamat. Tapi jika dia meminta maaf: [dia] Selesai, tamat,” kata Kivlan.

Saya ingin memastikan kembali apakah dia benar-benar mengatakan bahwa tentara akan bertindak seperti di tahun '65 lagi.

“Ya, untuk mengamankan situasi, termasuk seperti tindakan di tahun '65.”

No say surrender,” pungkasnya, dalam bahasa Inggris.

Meskipun Kivlan dipandang sebagai golongan yang cenderung ideologis di antara para jenderal, perlu dicatat bahwa banyak rekannya mulai kasak-kusuk menggulingkan Jokowi sekalipun Jokowi tidak meminta maaf. Dalam hal ini, Kivlan termasuk dalam sayap moderat. Yang luar biasa, usulan minta maaf kepada korban ternyata cukup membuat para jenderal kebakaran jenggot untuk menggulingkan presiden.

Kivlan sering disebut-sebut sebagai salah satu orang yang berjasa menciptakan FPI setelah Soeharto jatuh. Dalam percakapan kami, Kivlan membantah ikut bertanggung jawab merancang FPI, tapi dia terus membahas secara rinci bagaimana kelompok tersebut hanyalah salah satu contoh yang lebih luas dari strategi tentara dan polisi untuk menciptakan kelompok-kelompok sipil binaan—yang kadang bercirikan Islam, kadang tidak—yang dapat digunakan untuk menyerang para pembangkang seraya mencuci tangan aparat.

Kivlan menyatakan bahwa beberapa hari sebelum demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 4 November 2016, ia menerima pesan teks dari Mayjen (Purn) Budi Sugiana yang memintanya “untuk ikut serta dan mengambil alih gerakan 411.”

Misinya, kata Kivlan, “untuk menyelamatkan Indonesia,” dengan bergabung bersama pemimpin FPI Habib Rizieq di atas mobil komando selama demonstrasi, karena “mereka butuh orang untuk mengambil alih massa [di luar istana], seandainya [Rizieq] ditembak dan mati.”

Pada Desember 2016, Kivlan ditangkap polisi atas tuduhan menggulingkan Jokowi. Namun, ketika kami berbincang pada akhir Februari, dia tetap saja bebas dan bahkan melancong ke luar negeri. Dia malah menyatakan sedang melaksanakan suatu misi untuk Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI saat ini, yakni berupaya membebaskan para sandera Indonesia di Filipina.

Soal pertanyaan siapa yang diam-diam membekingi gerakan tersebut dan siapa yang betulan “komunis”, Kivlan berbicara secara on-the-record dan off-the-record, secara persis dan umum. Karakterisasinya atas sikap kawan-kawannya sesama jenderal sangat berkaitan erat dengan sikap aparat lain yang banyak diceritakan orang. Namun, tidak seperti kebanyakan dari mereka, Kivlan mengatakannya secara on-the-record.

“Begitu banyak pensiunan militer—dan yang masih aktif dalam militer—yang bersama FPI ... Karena FPI pun bertujuan melawan komunis.”

Setelah apa yang dia bicarakan tentang penggulingan Jokowi dan mengambil tindakan seperti pada tahun '65, saya bertanya: Apakah Jenderal Gatot—Panglima TNI saat ini—setuju?

"Dia setuju!"

Tapi dia pun menambahkan, sebagai perwira yang masih aktif, Gatot harus “sangat berhati-hati” mengambil sikap di depan publik.

Pernyataan on-the-record Jenderal Kivlan tentang peran Gatot konsisten dengan jenderal-jenderal lain dan para penggerak kudeta, serta dengan pernyataan yang diduga bersumber dari Presiden Jokowi sendiri. Saya pun bertanya kepada seorang pejabat yang memiliki akses rutin ke presiden tentang klaim yang dilontarkan Jokowi, “Apakah Gatot merupakan faktor utama dalam kudeta tersebut?” Pejabat itu menjawab, ya, presiden mengatakan itu, dalam pertemuan tertutup. Gatot tidak merespons permintaan tanggapan untuk artikel ini.

Mengenai bos lamanya, Prabowo, Kivlan berkata: "Dia tak mau dekat-dekat, tetapi dia terlibat melalui Fadli Zon." Prabowo akan kesulitan jika terlihat mesra dengan gerakan itu. Sedangkan mengenai menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kivlan bilang "hatinya setuju dengan tujuan kami, tetapi tidak dapat bicara."

Kivlan memuji cara Wiranto menempatkan diri. "Wiranto bagus," katanya, "karena dia mau bikin harmoni dengan gerakan" dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam kapasitasnya selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kivlan menambahkan bahwa Wiranto, yang terancam dakwaan kejahatan perang di Timor Leste, punya rencana bagus untuk perkara genting yang dihadapi tentara. Ia mendesak Jokowi supaya "tak ada pengadilan HAM."

Elegannya strategi mendorong kudeta itu adalah militer akan menang sekalipun kudeta gagal. Meski Jokowi tetap menjabat presiden, para jenderal akan aman—menurut mereka—dari pengadilan HAM. Sebab, untuk menyingkirkan segerombolan pembunuh, presiden harus merangkul kumpulan jenderal yang tak kalah bengisnya.

Yang terdepan di antara mereka adalah A.M. Hendropriyono, mantan Kepala BIN dan aset CIA, yang terlibat dalam pembunuhan Munir serta serangkaian kejahatan besar lain. Sepanjang krisis ini, orang-orang Hendro-lah (tentara, intelijen, polisi, sipil) yang mengepalai benteng pelindung Jokowi. Orang-orang Hendro-lah yang mengatur penangkapan-penangkapan atas nama kudeta dan memincangkan Rizieq Shihab dengan skandal bokep, juga menghajar sumber-sumber dana gerakan dengan tuduhan pencucian uang ISIS.

Gantinya, Hendro dan konco-konconya memperoleh jaminan kekebalan dari peradilan. Dan dalam aturan aparat, jika mereka aman, semua orang aman. Ada persetujuan diam-diam untuk menolak persekusi terhadap rekan, sekalipun jika kedua pihak bermusuhan.

Pada Februari 2017, di bawah tekanan istana, pengadilan administrasi Jakarta menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi bisa menghindari kewajiban hukum merilis laporan tim pencari fakta yang secara terbuka membahas tanggung jawab Hendropriyono dalam perkara pembunuhan Munir. Janda Munir, Suciwati, dan Haris Azhar dari Kontras, mengecam vonis itu dan menyebutnya sebagai usaha "melegalkan kriminalitas".

Dengan gaya yang mirip, gerakan kudeta juga telah membantu Freeport. Sejak tahun lalu, pemerintah Jokowi berupaya menulis ulang kontrak negara dengan Freeport dan mengembalikan hak ekspor mereka. Pada saat yang sama, pemerintah diguncang oleh gerakan yang dipimpin pengacara yang bekerja untuk Freeport.

Pada awal April, setelah gerakan permulaan yang polisi klaim sebagai empat upaya merebut DPR dan Istana, pemerintahan Jokowi mengejutkan dunia politik Indonesia dengan tiba-tiba menyerah kepada Freeport dan memberi lampu hijau ekspor tembaga baru. Mundur tiba-tiba tidak membuat sengketa selesai—lebih dalam lagi, isu mengenai kontrak masih tersisa—tetapi, seperti yang dikatakan pejabat Jokowi kepada saya, pemerintah saat ini merasa posisinya melemah.

Dalam sebuah cerita yang berjudul lucu, “Freeport mendapat karpet merah, sekali lagi,” The Jakarta Post menulis: “Pemerintah berusaha membela keputusannya, meskipun tidak ada dasar hukum yang membelakanginya ... Freeport dinilai telah menghindari peluru lagi.”

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan mengunjungi Indonesia pada 20 April. Staf-staf pemerintahan Jokowi menduga, berbisik-bisik, bahwa tuntutan-tuntutan Freeport akan jadi prioritas utamanya. Salah seorang tokoh gerakan, dalam pertemuan kami Jumat lalu, menatap saya dan berseru: "Pence bakal mengancam Jokowi soal Freeport!"

Freeport Indonesia tidak menanggapi permintaan konfirmasi.

Dalih Penistaan Agama

Kivlan Zen mengejutkan saya ketika menyatakan bahwa Gubernur Ahok telah memberi “sebuah berkah” kepada gerakan tersebut dengan "keseleo lidahnya" terkait Al-Maidah ayat 51.

Photo: Beawiharta/Press Pool via AFP/Getty Images

Dalam penampilan mereka di muka publik, para pemimpin gerakan diharuskan mengklaim mereka selamanya terluka oleh ucapan Ahok. Tapi salah satu dari mereka, dengan senyum simpul, mengakui secara strategis pernyataan Ahok itu mereka terima dengan senang hati, karena ia memungkinkan FPI dan para sponsornya menggeser perimbangan kekuasaan di Indonesia, melesatkan reputasi mereka dari preman jalanan menjadi pakar agama.

Lebih dari itu, saat saya duduk dengan Usamah dan para pimpinan gerakan lain, yang dengan setengah bercanda ia sebut sebagai "politbiro", mereka secara santai berdebat tentang boleh tidaknya nonmuslim memimpin umat Islam. Mereka melakukan itu ketika mendiskusikan Hary Tanoe, yang secara berlebihan mereka puji sebagai pendukung utama gerakan mereka—melalui bantuan dana langsung dan stasiun televisinya, yang kena tegur KPI karena bias politik yang terlalu pro-gerakan secara tak wajar dan ketidakakuratan dalam pemberitaan—dan garis hidup yang mereka bayangkan terhubung dengan Presiden Donald Trump.

Mereka yang berada di ruangan itu satu suara menginginkan pemerintahan Prabowo-Hary Tanoe, Hary sebagai presiden dan Prabowo sebagai wakil, atau sebaliknya, tergantung poling.

Persoalannya, dan sepertinya tidak terlalu mengusik mereka, Hary adalah seorang China-Kristen seperti Ahok. Apabila standar yang mereka tetapkan kepada Ahok dipegang teguh, seharusnya Hary tidak masuk kualifikasi untuk memimpin Jakarta, apalagi Indonesia.  

==========

The Author  : Allan Nairn
Source          : Tirto.ID   

Rabu, 24 Agustus 2016

Catatan Kemanusiaan


Teman, sempatkanlah untuk membaca sedikit penggalan cerita hidup dan seruan ini.
Ketika saya berjalan di lorong jalan, seorang kakek yang hampir mati terbaring di sisi jalan. Terlihat kelaparan dan haus.
Ketika saya berjalan melewati terowongan jalan lainnya, saya dapati seorang pemuda tertidur lemas, pucat dan tidak dapat berbuat apa-apa.
Di malam hari, sebuah keluarga lengkap, ayah dan ibunya tidur di sisi jalan, anak-anaknya berbaring di dalam gerobak.
Seorang laki-laki kurang beruntung, yang kedua kakinya diamputasi, mengayuh kursi roda di tepi lampu merah, menjajakan koran.
Anak-anak kecil menggenggam ukulele, tidak tahu keberadaan bapak dan ibunya.
Seorang waria yang menangis.
Tukang sol sepatu yang diangkut ke mobil.
Penjual sayur kaki lima teriak histeris.
Anak yang bapaknya mati di medan perang.
Nenek yang kehilangan suami di '65.
Kaum yang rumah ibadahnya dibakar.
Seorang syiah yang dibunuh dan dilempari.
Anak-anak yg memapah karung berisi barang bekas.
Seorang pengidap AIDS yang dijustifikasi dan dijauhi.
Beberapa golongan yang dihakimi sebagai abnormal atas orietasi seksual.
Yang berjas elit, sibuk membicarakan politik.
Yang berkantong tebal mempelihara jiwa hedonisnya.
Yang sejahtera menjaga asupan gizi anaknya.
Pemuka Agama bersyiar kemana-mana, ortodoks satu-satunya jalan, suni yang diterima di surga, protestan adalah awal kebenaran, budha adalah kebenaran akan pemahaman, hindu adalah sejatinya akan kenikmatan, katolik adalah cahaya yang bersinar.
Engkau berbicara di media bahwa solusi kesejahteraan bertumpu pada konservatif, komunism, kapitalis, fasis, nazism, syari'ah.
Engkau berbicara bahwa hidup hanya sekali, perbanyak emasmu, perbanyak berlianmu, perbanyak tanah dan tambakmu.
Engkau berbicara bahwa hanya kitalah yang menginjakkan kaki di surga, atas nama Tuhan dan agama yang kita anut, mereka berbeda keyakinan dengan kita. Bahwa atas nama kebenaran hanya ada pada keyakinan golongan kita.
Engkau berseru bahwa demi mengejar imperialis marilah kita menciptakan nuklir untuk keamanan, kita mencetak tentara sebanyak mungkin, kita ciptakan selongsong peluru, perbanyak produksi mesiu.
Rasa kemanusiaan kami akhirnya buram, keserakahan sudah meracuni pikiran kami, kami berpikir terlalu banyak dan merasa terlalu sedikit, pengetahuan kami membuat kami sinis, surga memburamkan dunia kami, perbedaan paham membangun sekat kami, jalan hidup kami sebenarnya indah tapi kami telah kehilangan jalan.
Saya, sebuah titik dari kumpulan milyaran manusia, ingin menghancurkan kegamangan ini.
Anda!
Dalam diri anda, ada banyak harapan, harapan akan rasa kemanusiaan, harapan akan cahaya yang menyinari seluruh ruang mahluk, harapan akan dunia yang lebih baik, harapan akan persatuan tanpa sekat.
Anda adalah manusia yang didalam diri anda masih tertanam rasa cinta, kemanusiaan, iba. Anda bukan seorang pembenci, bukan seorang dengan rasa egoisme yg tinggi, bukan perampas hak.
Anda sejatinya tidak suka perbedaan, tidak suka pertentangan, tidak suka akan polemik yang tidak berkesudahan.
Kita ingin membantu satu-sama lain, memundak yang lelah berjalan, menggotong beban dan menghilangkannya dengan bersama.
Kita ingin berjuang akan kebebasan, kebebasan semua umat.
Kita ingin sebuah Bumi yang utuh, ingin menghapuskan garis-garis pemisah yang sebelumnya kita gambar.
Didalam kebersamaan yang erat pada akhirnya kita akan menatapi penderitaan sesama, senjata yang sudah terlanjur kita rakit, gumpalan-gumpalan mesiu, ideolodi-ideologi yang kita bentuk, berbagai cerita surga yang selalu kita bicarakan, Emas dan berlian yang kita tumpuk.
Dan kita berpikir, untuk apa "semua" ini?





CC:

Kamis, 31 Desember 2015

INDONESIA 2015 BANGSA MISKIN ILMU

Tahun ini hadiah Nobel Kedokteran jatuh kepada Tu Youyou (84), ilmuwan Tiongkok yang menemukan obat malaria, artemisinin. Selain gigih bereksperimen dan menelisik naskah kuno, kesuksesan Tu tak akan terwujud tanpa imajinasi pengetahuan pemimpin Tiongkok saat itu, Mao Tse Tung.
Pada 21 Januari 1969, Mao Tse Tung memberi tugas kepada Tu Youyu memimpin "Proyek 523". Unit militer rahasia itu punya satu misi: mencari obat malaria. Perintah Mao dilatari permintaan bantuan sekutu mereka, Vietnam Utara, yang melawan Amerika Serikat, untuk mengatasi malaria. Banyak prajurit Vietkong yang bergerilya tewas oleh malaria-hal serupa dialami serdadu AS di Vietnam.
Tu kala itu berusia 39 tahun dan bekerja bagi Academy of Traditional Chinese Medicine di Beijing. Ia dipilih karena dinilai cocok dengan semangat "Revolusi Kebudayaan" yang digagas Mao. Ia mendalami teknik pengobatan tradisional Tiongkok dan mendapat didikan cara Barat dari Departemen Farmakologi Peking University School of Medicine.
Kemudian, Tu segera melakukan observasi ke Pulau Hainan, di selatan Tiongkok, yang dilanda wabah. "Saya melihat banyak anak kena malaria akut. Mereka meninggal cepat," sebut Tu, padaNew Scientist, 2011.
Sekembali di Beijing, Tu minta timnya mengumpulkan resep obat-obatan kuno Tiongkok. Tu mengunjungi banyak tabib di negeri itu, wawancaranya ditulis di buku catatan, Koleksi Praktik dan Resep untuk Anti-Malaria.
Sekitar 2.000 resep obat tradisional Tiongkok dikumpulkan, 640 di antaranya punya prospek melawan malaria. Tu menguji coba sekitar 380 resep, salah satunya ekstraksi daun qinghao atausweet wormwood (Artemisia annua L). Namun, ekstrak qinghao yang didapat dengan merebusnya di suhu tinggi tak stabil.
Tu lalu membuka kembali manuskrip dan menemukan tulisan Ge Hong dari abad ke-4 yang menyebut teknik mengolahqinghao. Disebutkan, daun qinghaodirendam dengan sedikit air dingin, diremas agar keluar intisarinya, lalu ditelan habis.
Ini momen "eureka" bagi Tu. Merebus daun qinghao pada suhu tinggi merusak khasiatnya. Ia mencoba mengekstraksinya di cairan yang dipanaskan kurang dari 35 derajat celsius. Saat ekstraksi dicobakan ke tikus dan monyet yang ditulari parasit malaria, hasilnya 100 persen efektif.
Tu mencoba ke tubuhnya sendiri, dan aman. Ia mencoba menyembuhkan pasien malaria dengan ekstraksiArtemisia annua L, disebut artemisinin atau qinghaousu.
Obat tradisional yang ditemukan kembali oleh Tu, diisolasi dan dikombinasikan unsur lain itu, menjadi harapan baru perang melawan malaria. Penyakit purba itu menyebar di lebih dari 107 negara dengan angka kesakitan 300 juta-500 juta orang dan kematian 1,5 juta orang per tahun.
Parasit malaria dikenal digdaya dan cepat resistan pada obat. Artemisinin terbukti mematikan parasit malaria. Laporan resistansi artemisinin muncul dari populasi di daerah aliran Sungai Mekong. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan artemisinin combination therapies (ACT) sebagai obat malaria.
Dedikasi Tu mencari obat malaria tak disangsikan. Ia pantas mendapat Nobel. Hal menarik ialah keyakinan Tu pada akar budaya dengan menelisik resep tradisional Tiongkok. Faktor penting lain ialah Mao Tse Tung.
"Tanpa visi dan imajinasi mencari solusi dengan ilmu pengetahuan, Mao tak akan membentuk Proyek 523. Tanpa Proyek 523, obat artemisinin tak ditemukan. Visi ini tak dimiliki para pemimpin kita," kata Sangkot Marzuki, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).
Krisis pengetahuan
Minimnya imajinasi ilmu pengetahuan tampak dari rendahnya publikasi ilmiah dari Indonesia yang diakui dunia. Menurut Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2014, Indonesia baru punya 5.000 terbitan ilmiah di pengindeks internasional dan 1.130 paten.
Sementara Thailand, dengan produk domestik bruto (PDB) hampir sama, punya 11.313 terbitan ilmiah dan 7.740 paten. Publikasi ilmiah dari Indonesia kalah jauh daripada Malaysia, Filipina, dan negara lain yang berpendapatan lebih rendah.
Hal itu seiring kecilnya investasi pemerintah bidang riset. Anggaran riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia 0,09 persen dari PDB, lebih rendah daripada Thailand (0,85 persen PDB) dan Malaysia (di atas 1 persen PDB).
Situasi lebih memprihatinkan pada riset dasar. "Pada 2007 pendanaan riset dasar hampir berimbang dengan riset terapan, kini persentasenya turun. Mestinya riset dasar dan terapan sejalan," kata Sangkot.
Riset dasar berdasarkan rasa ingin tahu demi menjawab soal. "Kalau menemukan jawaban, ada pertanyaan baru. Produk riset dasar ialah ilmu pengetahuan," ujarnya.
Adapun ukuran kesuksesan ilmu terapan ialah tercipta produk berdaya guna dan diterima pasar. Hilangnya imajinasi pengetahuan dan rendahnya dukungan pada riset dasar memicu krisis ilmu pengetahuan.
Hal itu memicu hilangnya tradisi ilmu pengetahuan sebagai dasar berpikir. Jika budaya ilmu pengetahuan hilang, bonus demografi jadi beban masa depan. Kita jadi bangsa konsumtif, kehilangan daya saing, tak punya daya mengatasi masalah.
Sebagai contoh, kebakaran hutan berulang, tapi minim solusi komprehensif. Saat hutan-hutan terbakar, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kanalisasi lahan gambut. Ilmuwan LIPI, Eko Yulianto, mengatakan, "Saya bingung apa yang mesti dilakukan. Solusi pemerintah aneh. Banyak studi menunjukkan itu konyol."
Sejak kebakaran gambut di Kalimantan pada 1997, LIPI bekerja sama dengan Badan Iptek Jepang (JST) mempelajarinya. Dalam 10 tahun, hal itu meluluskan sekitar 80 doktor bidang gambut dari Indonesia, termasuk Eko. Namun, hasil riset dari mereka tidak dilirik pembuat kebijakan.
Pada masa kolonial, negeri ini melahirkan sejumlah ilmuwan besar, di antaranya Alfred Russel Wallace dan Christiaan Eijkman. Wallace meneliti keragaman hayati terkait bentang alam Nusantara, lalu dikenal sebagai penemu teori evolusi bersama Charles Darwin. Eijkman diganjar Nobel Kedokteran pada 1929 karena menemukan konsep defisiensi vitamin, seusai meneliti wabah beri-beri di Batavia.
Ironisnya, 70 tahun merdeka, negeri ini melahirkan banyak birokrat korup dan politisi mahir bersiasat. Kebijakan penentu nasib bangsa kebanyakan hanya dilandasi kepentingan politik dan ekonomi sesaat.

Sumber: Ahmad Arif

Selasa, 06 Januari 2015

Menanti matinya Pertamina

Oleh Berlian Siagian


Menanti Matinya Dinosaurus

Dapatkah Pertamina selamat dalam bersaing bila perusahaan minyak asing masuk ke Indonesia tahun depan?
Pertamina lama tidak effisien dibiarkan. Campur tangan politik sangat banyak. 14 ribu karyawan Pertamina mengasilkan tidak sampai 50% produksi Chevron. Belum lagi beban pensiunan Pertamina yang tahun lalu mencapai 51 ribu orang lebih.

Semua ini akibat kesalahan kebijakan dana pensiun dan dana kesehatan sejak jaman Ibnu Sutowo.
Runtuhnya Pertamina sebentar lagi adalah akibat pembiaran dan perampokan perusahaan selama lebih 40 tahun. Mau meremajakan kilang saja tidak punya uang.
Mengenai tingginya cost recovery perusahaan minyak asing terjadi akibat lemahnya kontrol BKKA yang kemudian menjadi BP Migas dan akhir2 ini disebut SKK Migas. Kontrol memenuhi syarat prosedural tetapi lemah dari segi substansi pengendalian biaya yang sesungguhnya. Akibatnya perusahaan minyak asing leluasa membebankan biaya apa saja (transfer pricing tersembunyi) pada kegiatan perusahaan (minyak asing) di Indonesia. Pada saat minyak buminya hampir habis baru cost yang dikeluarkan fully recovered. Selanjutnya setelah sumur hampir kering barulah Indonesia melalui Pertamina mendapat pembagian hasil produksi 85%. Sebelum cost yang sengaja dibengkakkan itu fully recovered, Indonesia tidak dapat apa2, termasuk juga tidak mendapat penerimaan pajak perusahaan. Yang diterima pemerintah hanya pajak penghasilan pegawai yang bekerja diperusahaan minyakvasing itu.

Siapa yang menyusun kontrak dan bagaimana pengawasan biaya tidak menyentuh substansi; hanya bersifat prosedural saja.
Alih teknologi dari perusahaan minyak asing ke Paertamina tidak bagus. Karyawan Pertamina yang dipekerjajan di Mobil, ConocoPhillips, Chevron hanya merupakan arisan gaji besar saja. Bukan cerminan dari meritokrasi dan kurang menghasilkan alih teknologi.
Jadi kalau Pertamina sampai bubar, sulit kita hindari. Pertamina mirip dengan dinosaurus yang mati saat dunia mengalami zaman es.



Pertamina mati karena kebijakan yang jelek dan dikombinasi dengan perubahan posisi USA yang selama ini adalah Net Importer minyak bumi berubah sebentar lagi berubah menjadi net exporter akibat breakthrough teknologi yang dikembangkan di USA yang disebut Multi Directional Horizontal Drilling with Hydraulic Fracturing. Teknologi ini mampu meng extraksi crude oil dari lapisan Shale dengan biaya USD 40 per barrel, bahkan masih dapat turun lagi menjadi USD 30 per barrel dengan penyempurnaan teknologi.

Ini akan terjadi. Rosnet yang lebih efisien dari Pertamina saja megap2 dan nilai tukar Rubel dipasar dunia terhadap USD sudah hancur.
Sekarang yang harus difikirkan adalah menyusun kebijakan publik menghadapi kematian Dinosaurus Pertamina agar tidak terlalu menyakitkan.



Jumat, 28 November 2014

The Universal Declaration Of Human Rights

PREAMBLE

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1.

  • All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2.

  • Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3.

  • Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4.

  • No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5.

  • No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6.

  • Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7.

  • All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8.

  • Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9.

  • No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10.

  • Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11.

  • (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
  • (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12.

  • No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13.

  • (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
  • (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14.

  • (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
  • (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15.

  • (1) Everyone has the right to a nationality.
  • (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16.

  • (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
  • (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
  • (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17.

  • (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
  • (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18.

  • Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19.

  • Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20.

  • (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
  • (2) No one may be compelled to belong to an association.

Article 21.

  • (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
  • (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
  • (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22.

  • Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23.

  • (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
  • (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
  • (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
  • (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24.

  • Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25.

  • (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
  • (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26.

  • (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
  • (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
  • (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27.

  • (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
  • (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28.

  • Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29.

  • (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
  • (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
  • (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30.

  • Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.





 
Design by Jery Tampubolon | Bloggerized by Jery - Rhainhart Tampubolon | Indonesian Humanis