Tampilkan postingan dengan label Demokrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Demokrasi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 28 September 2017

Hermanto Purba: Sebuah Kesaksian Kekejian Orde Baru

"Sejak saya masih di dalam kandungan, hingga saya duduk di bangku SMA, saya hidup pada masa orde baru, dididik dengan gaya orde baru, dan bersekolah dengan sistem pendidikan orde baru. Namun, saya baru dengan jelas mengingat bagaimana rasanya hidup di era orde baru, mungkin sejak saya duduk di kelas III SD (tahun 1991)."

Saya sudah duduk di bangku kelas II SMA ketika Soeharto dipaksa lengser oleh ribuan massa pada Mei 1998 lalu. Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun itu, tidak mampu bertahan dari derasnya arus gelombang demonstrasi, yang diprakarsai oleh para mahasiswa tersebut. Setelah selama tujuh periode berturut-turut menjadi orang nomor satu di negeri ini, akhirnya Soeharto harus kembali menjadi masyarakat biasa.
Tiga puluh dua tahun, bukanlah waktu yang singkat. Konstitusi (sebelum diamandemen) yang pada saat itu mengizinkan seseorang dapat dipilih hingga berkali-kali menjadi presiden tanpa ada batasan waktu, memuluskan jalan Soeharto untuk menjadi Presiden Indonesia hingga lebih dari tiga dekade.
Sejak resmi menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 1968 lalu, hingga pada Sidang Umum MPR terakhir tahun 1998 lalu, seluruh anggota MPR-RI yang sekitar 80 persennya adalah pendukung Soeharto, secara bulat memilih Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama tujuh kali berturut-turut. Pastinya, itu bukan sebuah prestasi. Pemaksaan kehendak supaya tetap memilihnya sebagai presiden, ya.
Fraksi Golkar, Fraksi ABRI dan Fraksi Utusan Golongan, berhasil dikuasai oleh Soeharto. Fraksi tersisa, Fraksi PDI dan PPP, keberadaaannya seperti dikebiri oleh Soeharto. Kedua fraksi tersebut hanya sebagai pelengkap saja yang sama sekali tidak memiliki kekuatan. Dan bahkan, dalam banyak hal, kedua fraksi tersebut juga kerap sejalan dengan Soeharto.
Sejak saya masih di dalam kandungan, hingga saya duduk di bangku SMA, saya hidup pada masa orde baru, dididik dengan gaya orde baru, dan bersekolah dengan sistem pendidikan orde baru. Namun, saya baru dengan jelas mengingat bagaimana rasanya hidup di era orde baru, mungkin sejak saya duduk di kelas III SD (tahun 1991).
Mengenang masa-masa hidup di zaman orde baru, salah satunya yang masih sangat melekat di ingatan saya adalah menonton hanya satu stasiun televisi saja, Televisi Republik Indonesia (TVRI). Tidak ada pilihan lain. Jika pada saat ini ada begitu banyak stasiun televisi yang setiap stasiun televisinya menawarkan program dan acara yang berbeda, pada masa orde baru, tidak mengenal hal yang demikian.
Pada masa orde baru, saya tidak mengenal Metro TV atau Kompas TV misalnya, yang sepanjang harinya menyajikan informasi dan berita menarik. Kami juga tidak pernah tahu RCTI, MNCTV, SCTV atau Indosiar yang menayangkan berbagai sinetron, hanya untuk sekedar menghibur diri. Kami juga tidak mengenal HBO Premium yang menayangkan film-film “box office,” atau BeinSport untuk menyaksikan liga-liga Eropa yang cukup memanjakan mata tersebut.
Copyimage https://indoprogress.com
Salah satu hal yang paling menyebalkan ketika sedang menonton TVRI ketika itu adalah di saat kita sedang asyik menonton acara yang sudah ditunggu-tunggu hingga seminggu lamanya, karena jam tayangnya memang hanya sekali seminggu, tiba-tiba “Liputan Khusus TVRI.” Rasanya sama seperti saat-saat menunggu malam minggu tiba, pada masa SMA dulu, dan tiba-tiba hujan deras turun serta petir bersahut-sahutan. Rasanya sungguh membuat hati gundah gulana.
Acara “Liputan Khusus TVRI” adalah sebuah acara untuk melaporkan kegiatan presiden ketika sedang berkunjung ke luar negeri atau ke daerah tertentu. Segala sesuatu dijelaskan di sana. Mulain dari masalah remeh, hingga masalah serius yang terkadang sangat sulit dicerna otak. Dan satu hal yang pasti, acara tersebut hanya akan menyampaikan segala hal-hal baik tentang presiden.
Jangan pernah membayangkan bahwa pada masa orde baru dulu, kita akan menyaksikan perdebatan sengit di layar kaca antara pihak yang pro dan kontra terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Jangan pula berharap kita akan menyaksikan siaran berita yang menyampaikan berbagai kekurangan serta kritik kepada pemerintah. Karena hal tersebut adalah sesuatu yang tabuh dan sangat diharamkan.
TVRI pada era orde baru, mungkin agak sedikit mirip dengan TV nasional yang ada di Korea Utara saat ini. Stasiun televisi nasional tersebut menjadi corong pemerintah, sebagai media propaganda pemerintah. Lewat berbagai siaran berita di TVRI, kita akan disajikan berbagai pencapaian pemerintah yang kita tidak tahu kebenaran segala pencapaian tersebut. Karena kita tidak memiliki media pembanding sebagamana jamak kita temui saat ini.
Baik media televisi, radio dan media-media cetak lainnya secara serentak memaparkan keberhasilan dan kesuksesan pemerintah. Indonesia macan Asia, Indonesia sedang tinggal landas, Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila, dan berbagai pemberitaan “positif” lainnya tentang Indonesia sudah sangat akrab di telinga kita pada waktu itu. Lantas, bagaiamana jika ada media yang ketahuan mengkritik pemerintah? Hukumnya jelas: diberedel.
Di permukaan Indonesia kelihatannya begitu demokratis. Namun di bawah, penuh dengan kekejian dan pemaksaan kehendak oleh pemerintah yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah tersebut. Sebab pada kenyataannya, bagi pemerintah semuanya harus sama. Bagaimana kalau berbeda? Ya, harus dipaksa supaya sama.
Jangan sekali-kali menyampaikan kritik kepada pemerintah jika tidak ingin mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, mungkin kira-kira demikian yang terjadi pada masa orde baru. Selama saya hidup di masa orde baru, belum pernah sekalipun ada pemberitaan tentang adanya protes atau demo yang dilakukan oleh masyarakat atas ketidakpuasannya terhadap pemerintah. Semuanya berjalan “tenang, aman dan damai.”
Suatu waktu, ketika saya masih kelas I SMA, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kami menugasi kami untuk membuat sebuah makalah tentang apa saja yang terkait dengan Indonesia. Tugas makalah tersebut harus kami selesaikan dalam waktu dua minggu.
Sungguh waktu yang amat singkat sebenarnya. Di samping kami harus mengerjakan dengan tulis tangan, karena belum ada komputer saat itu, kami juga begitu kesulitan untuk mencari bahan bacaan sebagai buku pendukung untuk penulisan makalah tersebut.
Hingga saya menemukan beberapa buku tulisan George Junus Aditjondro yang membahas tentang sisi lain (baca: berbagai pelanggaran hukum) yang dilakukan oleh Soeharto. Saya melahap semua buku-buku tersebut. Hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk menulis makalah tentang Soeharto. Saya berpikir “toh” Soeharto adalah bagian dari Indonesia, jadi tidak melenceng dari tema.
Akhirnya, makalah yang saya beri judul “Melihat Soeharto dari Sudut Pandang Lain” itu selesai saya tulis. Betapa kaget dan takutnya guru PPKn kami membaca makalah tersebut. Menurut pengakuan guru PPKn kami tersebut, “saking” dianggap begitu berbahayanya makalah saya tersebut, sampai-sampai keberadaan makalah saya tersebut dibahas secara khusus pada rapat dewan guru.
Dan, untuk mendapatkan penjelasan tentang makalah tersebut, saya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Lama saya di sana. Saya dinasehati, diberi masukan, hingga kami tiba pada sebuah kesimpulan: makalah saya tersebut harus dimusnahkan. Saya setuju makalah tersebut dimusnahkan, tetapi saya meminta supaya saya menyalin kembali isi makalah tersebut.
Namun tidak mendapat persetujuan dari sekolah. “Kalau informasi tentang makalah ini tercium sampai ke camat, habislah kita. Bisa-bisa sekolah kita ditutup nanti oleh pemerintah,” begitu kepala sekolah menyampaikan rasa khawatirannya. Saya, yang kebetulan sekolah di sebuah sekolah swasta, sangat mengerti ketakutan kepala sekolah tersebut. Akhirnya, makalah tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Menyedihkan bukan?
Copyimage https://indoprogress.com
Selain masalah makalah tersebut, saya juga pernah mengalami masa yang sangat menakutkan dan menegangkan atas perlakuan rezim orde baru. Ayah dan ibu saya kebetulan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ayah saya seorang guru PPKn di sebuah SMP di daerah saya, dan ibu saya seorang guru SD.
Gaji guru yang cukup kecil ketika itu, membuat orang tua saya belum mampu membanguan atau membeli rumah baru. Kami terpaksa harus tinggal di perumahan sekolah yang kondisi rumah tersebut sebenarnya sudah kurang layak untuk ditempati. Namun, kami harus tinggal di sana. Bertahun-tahun lamanya kami melewatkan hari-hari kami di rumah yang disediakan oleh pemerintah tersebut.
Hingga pada suatu waktu, ketika pemilu tahun 1997 dilaksanakan, ayah saya ketahuan tidak memilih Golkar. Keharusan bagi seorang PNS untuk loyal kepada pemerintah, menjadi sedikit bias waktu itu. Ada sebuah kewajiban tidak tertulis pada waktu itu bahwa seorang PNS “wajib” memilih Golkar. Jika di kemudian hari ketahuan ternyata tidak memilih organisasi berlambang pohon beringin tersebut, maka bersiaplah untuk menghadapi “bencana.”
Memang setiap perhelatan pemilu pada orde baru di desa tempat saya tinggal, sepanjang yang saya ingat, Golkar selalu unggul dengan jumlah suara yang sangat besar. Jangankan kalah, bahkan Golkar beberapa kali meraup hampir 100 persen suara pemilih. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah para pemilih ketika itu memilih Golkar dengan tulus? Tidak. Banyak yang dipaksa. Banyak pula yang ditekan dan ditakut-takuti.
Pemilihan pada masa orde baru yang disebut LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) itu, sepertinya tidak LUBER. Menjelang hari-H pemilihan, camat, kepala desa, dan seluruh perangkatnya, beserta para PNS secara terang-terangan melakukan kampanye supaya para calon pemilih menusuk Golkar di bilik-bilik suara ketika pemilu digelar.
Kembali lagi ke ayah saya tadi, saya bingung, dari mana pemerintah tahu kalau ayah saya tidak memilih Golkar. Setelah dipanggil beberapa kali ke kantor kecamatan, akhirnya ayah saya mengakui bahwa dia telah memilih Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ayah saya yang kebetulan adalah seorang guru PPKn, yang sedikit banyak tahu tentang peraturan dan perundang-undangan, beralasan bahwa tidak ada satu aturan pun yang mewajibkan PNS untuk memilih Golkar.
Hingga pada akhirnya, suatu malam, sekitar jam 22.00 WIB, sekelompok pemuda yang jumlahnya sekitar 50-an orang didampingi oleh kepala desa, dengan menaiki sebuah truk, datang menggedor-gedor pintu rumah yang kami tempati. Dengan berbagai jenis senjata tajam di tangan mereka, ayah saya diancam akan dibunuh.
Tidak tahu lagi bagaimana saya menggambarkan ketakutan yang saya rasakan ketika itu. Saya yang masih duduk di bangku SMP kala itu, tidak dapat berbuat apa-apa. Saya, ibu saya dan adik-adik saya, hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Melihat berbagai jenis senjata tajam yang teracung ketika itu, saya membayangkan, pastilah kami sekeluarga akan “dihilangkan.”
Hingga pada akhirnya, ayah saya dibawa ke suatu tempat yang kami tidak tahu di mana lokasinya. Sekali lagi, tidak ada yang bisa kami lakukan waktu itu. Kami hanya pasrah dan berdoa kepada Tuhan yang kami sembah. Dengan satu harapan, ayah saya akan kembali lagi ke rumah. Bahkan kembali dalam bentuk mayat pun, kami sudah siap.
Berselang sekitar tiga jam, ayah saya kembali. Kami tidak tahu, ayah diapakan oleh massa tersebut. Dan ayah pun bungkam atas apa yang baru saja ia alami. Malam itu juga, kami harus pindah. Mungkin itu adalah hasil kesepakatan ayah saya dengan massa yang begitu beringas tersebut. Di tengah kesunyian malam kala itu, kami pindah. Kami angkati semua barang-barang yang bisa kami bawa.
Hingga sebuah masalah muncul, ke mana kami mau pindah? Namun kami bersyukur. Ada warga yang berbaik hati. Kami diberi kesempatan untuk tinggal beberapa waktu di sebuah gudang milik mereka yang lama sudah tidak digunakan. Kurang lebih setahun lamanya kami tinggal di gudang tersebut. Hingga akhirnya, kami dapat pindah ke rumah baru yang dengan bersusah payah berhasil dibangun oleh orang tua saya.
Bagi saya pribadi, orde baru memang kejam. Teramat kejam malah. Saya yakin sekali, setiap kita yang pernah hidup di alam orde baru, pasti mempunyai kisah tersendiri tentang kekejian yang dipraktekkan oleh rezim orde baru.
Oleh karenanya, lewat tulisan ini saya menghimbau, marilah kita secara bersama-sama menolak kebangkitan rezim orde baru yang sepertinya dengan sengaja sedang dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak senang Indonesia hidup di era demokrasi dan keterbukaan, yang telah kita nikmati bersama-sama sejak tumbangnya rezim orde baru tersebut.
Mari senantiasa menjaga dan merawat Indonesia. Menjaga dan merawat kebhinnekaan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Merdeka!!

Selasa, 18 November 2014

Tim Pemberantasan Mafia Migas

Memaknai “Tim Pemberantasan Mafia Migas”



Faisal Basri

Minggu (16/11/2014) saya diberi amanah oleh Menteri ESDM untuk memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas. Di media sosial muncul sebutan Tim Pemberantasan Mafia Migas.
Apa pun sebutannya, tim ini mengemban empat tugas pokok. Pertama, mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan Konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat. Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.
Setelah membaca tugas pokok yang diemban, serta merta saya teringat ucapan Alexis de Tocqueville: “A democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources, but it may very well fall because of the misdirection of its strength and the abuse of its resources.”
Ada cukup banyak pertanda kita mengalami fenomena resources curse. Tak dinyana, sekarang Indonesia menjadi pengimpor bensin dan solar terbesar di dunia. Produksi minyak mentah rerata Januari-September 2014 tinggal 792.000 barrel sehari, mengalami penurunan secara persisten dari tingkat tertingginya sekitar 1,6 juta barel per hari tahun 1981. Sebaliknya, konsumsi minyak meroket dari hanya 396.000 barrel sehari tahun 1980 menjadi lebih dari 1,6 juta barel tahun 2013.
Sudah 20 tahun Indonesia tidak membangun kilang baru. Kilang yang ada sudah uzur, bahkan masih ada yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Akibatnya impor bahan bakar minyak (BBM) kian menggerogoti devisa negara. Tahun 2013 impor BBM mencapai 28,6 miliar dollar AS. Padahal tahun 2001 baru 2,6 miliar dollar AS. Berarti hanya dalam waktu 12 tahun impor BBM naik sebelas kali lipat. Tekanan semakin berat karena sejak tahun 2013 Indonesia sudah mengalami defisit minyak mentah.
Ketahanan energi kita terkikis. Sepuluh tahun lalu kapasitas tangki penyimpanan BBM bisa untuk memenuhi kebutuhan 30 hari, sedangkan sekarang hanya 18 hari. Kita sama sekali tidak memiliki cadangan strategis.
Kita memang tidak sekaya negara-negara Timur Tengah, Russia, dan Amerika Serikat. Namun, di antara negara ASEAN, Indonesia terbilang paling kaya walaupun cadangan terbukti hanya sekitar 3,6 miliar barrel. Dengan tingkat produksi sekarang, cadangan itu bakal habis dalam 13 tahun. Jika tidak ada eksplorasi, cadangan potensial sebanyak 3,7 miliar barrel tidak akan menjelma sebagai cadangan terbukti (proven reserves).
Migas bukan sekedar sumber energi, melainkan juga sebagai pundi-pundi penerimaan negara atau penopang APBN. Ironisnya, subsidi BBM sudah jauh melampaui penerimaan negara dari bagi hasil minyak dan pajak keuntungan perusahaan minyak.
Subsidi BBMlah yang membuat primary balance dalam APBN sudah mengalami defisit sejak 2012. Lebih ironis lagi, dalam sepuluh tahun terakhir, sembilan tahun terjadi subsidi BBM lebih besar dari defisit APBN. Secara tak langsung bisa dikatakan sebagian subsidi BBM sudah dibiayai dengan utang pemerintah.
Salah urus pengelolaan migas berimbas pula terhadap kemampuan industri. Karena tidak membangun kilang selama puluhan tahun, Indonesia kehilangan kesempatan menghasilkan produk ikutan dari BBM, yakni konsensat yang merupakan bahan baku utama industri petrokimia. Industri ini merupakan salah satu pilar utama industrialisasi. Tak heran kalau selama satu dasawarsa terakhir pertumbuhan industri manufaktur hampir selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Akibat lainnya, impor plastik dan barang dari plastik dan produk kimia organik relatif besar, masing-masing terbesar keempat dan kelima.
Sudah saatnya kita menata ulang sektor migas. Kondisi yang kian memburuk berkelamaan terutama disebabkan oleh menyemutnya berbagai kelompok kepentingan (vested interest) yang melakukan praktisi pemburuan rente (rent seeking).
Hanya dengan penguatan institusi agar para elit tidak leluasa merampok kekayaan negara kita bisa mewujudkan cita-cita sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tugas sejarah kita mentransformasikan dari exclusive conomic and political institutions menjadi inclusive political and economic institutions.
Semoga kekayaan alam kita menjadi berkah, bukan kutukan, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah barangkali makna dari penugasan Tim Pemberantasan Mafia Migas. Kesempatan emas untuk menata sektor migas secara total.
Mohon dukungan kita semua.

Kamis, 16 Oktober 2014

Jokowi Jadi Sampul Majalah TIME "A New Hope"



Jakarta - Presiden terpilih Jokowi menjadi sampul majalah terkemuka di AS, TIME. Wajah Jokowi menghiasi halaman depan di edisi Oktober ini. Sebuah tulisan besar terpampang jelas, 'A New Hope'.

Seperti dikutip dari TIME, Kamis (16/10/2014), Jokowi disebutkan sebagai presiden yang menjadi harapan baru bagi Indonesia. Kepada wartawan TIME Hannah Beech yang mewawancarainya, Widodo begitu TIME menulisnya, Jokowi menyebut kalau orang-orang khawatir dengan dia karena selalu blusukan.

"Saya selalu mengecek. Saya ingin orang takut karena ada sidak, dan kemudian mereka akan mendengar instruksi," jelas Jokowi.

"Ekspestasi orang-orang sangat tinggi. Itu berbahaya buat saya, jika saya tidak bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan, apa yang saya janjikan," tutur Jokowi kepada wartawan TIME.

Di tulisan itu, TIME menulis kalau Jokowi akan memimpin Indonesia, negara nomor empat dengan jumlah penduduk terbanyak. Sebuah negara demokrasi yang memiliki kekayaan alam melimpah. Jokowi menang dalam pemilihan presiden Juli lalu, mengalahkan Prabowo Subianto. 

 
Design by Jery Tampubolon | Bloggerized by Jery - Rhainhart Tampubolon | Indonesian Humanis