Perbedaan D4 dan S1

D4 itu setara dengan S1 tapi berbeda

Menanggapi thread D4 tidak diakui lembaga pemerintah, ijinkan saya untuk meluruskan beberapa hal.

Benar bahwa D4 mempunyai kualifikasi yang sama dengan S1. Namun mari kita ketahui apa arti kualifikasi itu. 

Berdasarkan borang pengajuan ijin prodi bisa kita pahami apa definisi dari kualifikasi. 

KUALIFIKASI adalah pengakuan terhadap seseorang yang telah mencapai learning outcomes (hasil pembelajaran) atau kompetensi yang relevan sesuai dengan kebutuhan stakeholders (individual, komunitas, profesi, atau industri). Dalam hal ini KUALIFIKASI adalah gelar (sertifikasi formalnya adalah ijazah) yang diperoleh seseorang setelah menyelesaikan pendidikan formalnya pada jenjang yang dimaksud.

KOMPETENSI adalah kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standard kinerja di tempat kerja secara konsisten, dalam hal ini lebih cenderung kepada menjelaskan skill (ketrampilan) yang bersangkutan. Pengakuan atau sertifikasi formal atas kompetensi ini adalah sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi dapat diberikan oleh lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, atau perguruan tinggi, baik atas dasar undang-undang atau pun kesepakatan antara perguruan tinggi dan asosiasi profesi atau lembaga sertifikasi.

D4 memiliki KUALIFIKASI yang sama dengan S1, namun KOMPETENSI-nya berbeda.
Mari kita lihat UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 16
(1)
Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi
program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk
pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai
program sarjana terapan.
(2)
Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai
program magister terapan atau program doktor
terapan.

Bandingkan dengan Pendidikan Sarjana

Pasal 18(1)Program sarjana merupakan pendidikan akademikyang diperuntukkan bagi lulusan pendidikanmenengah atau sederajat sehingga mampumengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologimelalui penalaran ilmiah.(2)Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atauilmuwan yang berbudaya, mampu memasukidan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampumengembangkan diri menjadi profesional. 

Baca perlahan dan pahami perbedaan tujuan antara pendidikan vokasi dan non vokasi.Mari kita lihat lagi penjelasan UU ini :

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah
pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi
profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja
tinggi.
Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan
Masyarakat profesi dan organisasi profesi yang
bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar
memenuhi syarat kompetensi profesinya.
Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup
pendidikan profesinya.

Sekarang mari kita simak Perpres 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kita harus bangga, bangsa ini sudah punya KKNI Qualification Framework, jadi kita siap "disetarakan" dengan lulusan luar negeri. 

Pasal 5
Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan me
lalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6

KKNI menjadi tugas Perguruan Tinggi dalam menyusun kurikulum. Juga untuk mengevaluasi kurikulum yang berjalan, misal D3 learning oucomesnya sama seperti SMK, ya harus dibenahi. Tim KKNI sering mengambil contoh "kelatahan" perguruan tinggi membuat program tanpa melakukan evaluasi dulu. Misal D3 dianggap kurang mumpuni maka dibuat program D4 tanpa melihat apakah D3-nya yang terlalu "rendah" learning outcomesnya sehingga kompetensi D3 11-12 dengan SMK.

Jadi D4 dan S1 itu setara/sederajat, tapi ingat tujuan pendidikannya berbeda, jenis pendidikannya berbeda, kurikulumnya berbeda, learning outcomesnya berbeda. Mari kita analogikan SMA dan SMK. Semua pasti paham SMA setara dengan SMK, tapi semua pasti tahu SMA berbeda dengan SMK.
Lalu kenapa lowongan S1 tidak bisa diisi D4 dan sebaliknya. Lowongan pekerjaan berkaitan dengan job des tertentu, kompetensi tertentu. Jika yang diminta adalah S1 maka tidak bisa diisi dengan D4. Pun juga sebaliknya.
Sebuah perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli dan terampil memasang baut maka dia akan ambil lulusan vokasi (bisa D3 atau D4).
Tetapi jika membutuhkan tenaga kerja yang ahli menentukan metode memasang baut yang efisien sesuai karakteristik baut dia ambil S1.
Itu contoh gampang dan awam, coba dipahami perlahan.
















Sumber : http://www.kaskus.co.id/thread/5255247d3ecb171208000007/d4-itu-setara-dengan-s1-tapi-berbeda-lho-gan

Read more »

Kenapa subsidi BBM harus dicabut?

Made Supriatna (New Jersey), buat pencerahan bagi kaum yang mau berfikir:

"Akhirnya pemerintahan Jokowi mencabut sebagian subsidi BBM. Banyak orang marah. Harga-harga tentu akan naik. Inflasi akan meninggi. Orang diharuskan untuk memotong sana-sini pengeluarannya. Yang dulu sanggup makan pake daging di warung, sekarang mungkin harus dengan tempe tahu dan telur saja. Itu umpamanya.

Tidak banyak orang tahu bahwa kebijakan subsidi itu seperti memakai narkoba. Gampang sekali memulainya, sulit keluar dari jeratannya. Pemerintah Orde Baru memperkenalkannya pertama kali. Kabarnya karena daya beli masyarakat Indonesia rendah. Juga karena dirangsang industri otomotif yang mau masuk ke Indonesia. Jadilah BBM disubsidi. Indonesia masih pengekspor minyak kala itu. Terbukti, kebijakan ini sulit sekali dihilangkan. Orang menjadi mencandu akan BBM. Politisi akan mengeksploitasinya demi menjatuhkan lawannya. Borjuasi kecil yang bernama mahasiswa akan menjadi reaktif dan turun kejalan, bakar ban (pake bensin bersubsidi tentu!), dan tidak lupa berjaket alma-mater).

Mencabut subsidi BBM itu berat. Itu harus diakui. Banyak kawan bertanya pada saya, apakah harga bensin diluar negeri memang mahal? Politisi seperti Nurul Arifin dan Ibas (yang bapaknya sampe kencing dalem celana kalao disuruh mencabut subsidi BBM), memprotes karena harga BBM diluar negeri justru turun kok di Indonesia jadi naik? Jelas mereka sedang berusaha mencari poin politik dengan menyerang kebijakan administrasi Jokowi yang tidak populer ini.

Tapi bagaimanakah situasi di luar negeri? Kebetulan Bloomberg memberikan perspektif yang bagus tentang harga bensin di banyak negara. Menurut Bloomberg , harga bensin termahal itu di Norwegia: $9.79 per gallon atau $3.2 per liter (Rp 38.86 ribu)!

Lho kok Norwegia? Kan Norwegia itu penghasil minyak? Ya benar. Tapi pemerintahnya tidak mau tergantung dari minyak. Ini adalah negara yang sudah berpikir ke depan. Minyak adalah sumber energi tidak bisa diperbaharui. Karena itu, tidak bisa diandalkan. Norwegia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari minyak untuk mensubsidi negara kesejahteraan. Sebagai gantinya, pemerintah mereka kasih pendidikan gratis; jaminan kesehatan; orang tua dilayanin dan dipelihara; orang tidak kerja dididik (bukan ditanggung untuk nganggur lho); anak-anak diperhatikan gizinya, dll.)

Negara kesejahteraan itu mahal sekali. Makanya, semuanya diminta berkorban. Orang dipaksa untuk tidak punya mobil tapi angkutan umum disediakan. Norwegia adalah negara dengan penduduk yang punya pendidikan terbaik di dunia. Bahkan saking welas asihnya negara ini, mereka menyumbang 1 milyar dollar ke Indonesia untuk kelestarian hutan tropis (Program REDD). Mereka sangat memperhatikan lingkungan.

Gambaran dari Bloomberg ini memberikan perspektif untuk melihat harga bensin di masing-masing negara. Disamping memberikan data harga bensin, dia juga memberikan semacam indeks harga bensin di satu negara. Kalo Sodara membacanya, ada beberapa elemen yang harus Sodara perhatikan. Misalnya, harga bensin; ranking tingkat kemahalan; ranking 'penderitaan' di pompa bensin. Yang paling menarik adalah di setiap negara dicantumkan berapa proporsi pendapatan per hari di pakai untuk membeli bensin. Norwegia, sekalipun merupakan negara dengan harga bensin termahal, tapi hanya 3,6 persen dari pendapatan penduduknya dalam sehari ($273) yang dipakai untuk membeli segallon (3 liter) bensin. Ini yang membikin ranking penderitaan mereka di pompa bensi ada di urutan ke 50.

Coba bandingkan dengan Pakistan, misalnya. Harga bensin disana adalah $4.08/gallon (Rp 16,320/liter). Tapi pendapatan penduduk Pakistan per hari adalah $3.55. Jadi walaupun orang Pakistan kerja seharian mereka tidak mampu beli segallon bensin.

Bagaimana dengan Indonesia? Sebelum subsidi dicabut, harga bensin di Indonesia adalah Rp 6,500/liter. Pendapatan penduduk Indonesia $2 (Rp 24 ribu) per hari. Jadi kira-kira seperempat pendapatan dipakai untuk membeli bensin.

Data dari Bloomberg ini hanya memberikan perspektif tapi tidak memberikan gambaran yang utuh. Di Indonesia, mereka yang membeli bensin itu sudah termasuk kelas borjuis -- dari borjuis paling kecil sampe borjuis kelas ekspat. Kelas ini berpenghasilan $4-$20 per hari. Ini adalah kelas yang punya motor, punya TV, bisa nonton bioskop sebulan sekali, dll. Mereka adalah consumer class yang sedang tumbuh. Jika kita ambil lapisan paling bawah saja ($4), mereka berpenghasilan Rp 48 ribu/per hari. setelah kenaikan BBM ini, hanya 5.6% dari penghasilan mereka untuk selitar bensin; atau sekitar 16% untuk se-gallon (3 liter). Tidak buruk sebenarnya.

Persoalannya sekarang adalah apakah kita mau membakar uang negara kita untuk subsidi BBM ini? Apakah tidak lebih baik uang ini dipakai untuk membikin infrastrtuktur supaya aliran barang dan jasa bisa lebih lancar? Dengan begitu nadi ekonomi bisa bergerak lebih besar dan lebih cepat; efeknya adalah lebih banyak orang bisa bekerja; lebih banyak produksi dan konsumen juga tumbuh karena lebih banyak orang bekerja dan terima upah?

Tentu, sebagian orang akan mengatakan bahwa ini adalah pikiran neolib. Tapi, cobalah pikirkan. Welfare spending (pengeluaran untuk kesejahteraan) kita saat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jaman Orde Baru. Welfare spending adalah pengeluaran pemerintah untuk rumah sakit, puskesmas, perbaikan gizi anak, pendidikan, dan semua jaminan sosial untuk rakyat kebanyakan. Orde Baru mampu membikin welfare spending yang tinggi karena waktu itu kita masih punya banyak yang bisa dijual (hutan, minyak, tambang-tambang dll.). Haruskah uang seyogyanya untuk memperbaiki gizi anak-anak kita itu kita bakar di jalanan dalam bentuk kendaraan pribadi? Mengapa pula penghapusan subsidi ini tidak dipakai untuk membikin transportasi massal, misalnya?

Sialnya, hasil dari penghapusan subsidi ini butuh waktu lama untuk merealisasikannya. Sementara, hanya butuh waktu beberapa menit untuk membakar uang subsidi ini. Orang diharuskan berkorban dan kesakitan sebelum semua hasil penghapusan subsidi ini bisa dinikmati. Itulah beratnya. Itulah sebabnya tidak banyak politisi yang berani mengambil tindakan tidak populer ini."

http://mobile.bloomberg.com/slideshow/2014-05-30/highest-and-cheapest-gasoline-prices-by-country.html

.

Read more »

Tim Pemberantasan Mafia Migas

Memaknai “Tim Pemberantasan Mafia Migas”

Faisal Basri

Minggu (16/11/2014) saya diberi amanah oleh Menteri ESDM untuk memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas. Di media sosial muncul sebutan Tim Pemberantasan Mafia Migas.

Apa pun sebutannya, tim ini mengemban empat tugas pokok. Pertama, mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan Konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat. Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.

Setelah membaca tugas pokok yang diemban, serta merta saya teringat ucapan Alexis de Tocqueville: “A democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources, but it may very well fall because of the misdirection of its strength and the abuse of its resources.”

Ada cukup banyak pertanda kita mengalami fenomena resources curse. Tak dinyana, sekarang Indonesia menjadi pengimpor bensin dan solar terbesar di dunia. Produksi minyak mentah rerata Januari-September 2014 tinggal 792.000 barrel sehari, mengalami penurunan secara persisten dari tingkat tertingginya sekitar 1,6 juta barel per hari tahun 1981. Sebaliknya, konsumsi minyak meroket dari hanya 396.000 barrel sehari tahun 1980 menjadi lebih dari 1,6 juta barel tahun 2013.

Sudah 20 tahun Indonesia tidak membangun kilang baru. Kilang yang ada sudah uzur, bahkan masih ada yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Akibatnya impor bahan bakar minyak (BBM) kian menggerogoti devisa negara. Tahun 2013 impor BBM mencapai 28,6 miliar dollar AS. Padahal tahun 2001 baru 2,6 miliar dollar AS. Berarti hanya dalam waktu 12 tahun impor BBM naik sebelas kali lipat. Tekanan semakin berat karena sejak tahun 2013 Indonesia sudah mengalami defisit minyak mentah.

Ketahanan energi kita terkikis. Sepuluh tahun lalu kapasitas tangki penyimpanan BBM bisa untuk memenuhi kebutuhan 30 hari, sedangkan sekarang hanya 18 hari. Kita sama sekali tidak memiliki cadangan strategis.

Kita memang tidak sekaya negara-negara Timur Tengah, Russia, dan Amerika Serikat. Namun, di antara negara ASEAN, Indonesia terbilang paling kaya walaupun cadangan terbukti hanya sekitar 3,6 miliar barrel. Dengan tingkat produksi sekarang, cadangan itu bakal habis dalam 13 tahun. Jika tidak ada eksplorasi, cadangan potensial sebanyak 3,7 miliar barrel tidak akan menjelma sebagai cadangan terbukti (proven reserves).

Migas bukan sekedar sumber energi, melainkan juga sebagai pundi-pundi penerimaan negara atau penopang APBN. Ironisnya, subsidi BBM sudah jauh melampaui penerimaan negara dari bagi hasil minyak dan pajak keuntungan perusahaan minyak.

Subsidi BBMlah yang membuat primary balance dalam APBN sudah mengalami defisit sejak 2012. Lebih ironis lagi, dalam sepuluh tahun terakhir, sembilan tahun terjadi subsidi BBM lebih besar dari defisit APBN. Secara tak langsung bisa dikatakan sebagian subsidi BBM sudah dibiayai dengan utang pemerintah.

Salah urus pengelolaan migas berimbas pula terhadap kemampuan industri. Karena tidak membangun kilang selama puluhan tahun, Indonesia kehilangan kesempatan menghasilkan produk ikutan dari BBM, yakni konsensat yang merupakan bahan baku utama industri petrokimia. Industri ini merupakan salah satu pilar utama industrialisasi. Tak heran kalau selama satu dasawarsa terakhir pertumbuhan industri manufaktur hampir selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Akibat lainnya, impor plastik dan barang dari plastik dan produk kimia organik relatif besar, masing-masing terbesar keempat dan kelima.

Sudah saatnya kita menata ulang sektor migas. Kondisi yang kian memburuk berkelamaan terutama disebabkan oleh menyemutnya berbagai kelompok kepentingan (vested interest) yang melakukan praktisi pemburuan rente (rent seeking).

Hanya dengan penguatan institusi agar para elit tidak leluasa merampok kekayaan negara kita bisa mewujudkan cita-cita sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tugas sejarah kita mentransformasikan dari exclusive conomic and political institutions menjadi inclusive political and economic institutions.

Semoga kekayaan alam kita menjadi berkah, bukan kutukan, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah barangkali makna dari penugasan Tim Pemberantasan Mafia Migas. Kesempatan emas untuk menata sektor migas secara total.

Mohon dukungan kita semua.

Read more »

LNG (Liquefied natural gas) DI INDONESIA

Kebijakan dan Prakteknya 

Sumbangan Tommy Tumbelaka 

Ditulis kembali oleh: Berlian T.P. Siagian 

Pemerintah harus segera menggalakkan LNG dimulai dari LNG untuk 15.000 kapal berbendera indonesia bisa dikemas dalam bentuk kontainer 20" dan 40". Kemasan demikian dapat dipakai untuk berlayar round trip selama 30 sd 90 hari. Selain untuk kapal2 dan tanker2 Indonesia, LNG juga digunakan untuk menjalankan kereta api, truk, bus dan alat2 berat. 
Apabila ada keinginan politik, pada bulan Juli 2015 LNG program konversi dapat dijalankan. 
Manfaatkan LNG Tangguh untuk PLN akan memangkas min. 5.500.000 kilo liter BBM yang dibeli PLN dengan harga MOPS + 9,5%/ barrel sebagai BBM termahal di dunia ...bukan lagi BBM subsidi. 

Fasilitas LNG di Banten harus segera diadakan karena memiliki pasar pembangkit listrik yang besar berkapasitas 5.000MW yang sudah lengkap dengan fasilitas transmisinya. 

PLN sudah saatnya menggalakkan anak2 perusahaannya dalam mencari partner2 strategis supaya dapat memangkas proses2 tender yang melelahkan dan sudah menghambat pembangunan pembangkit listrik berkapasitas puluhan ribu Megawatt. 
PLN harus transparan mengenai semua hambatan yang dialami PLN seperti 10.000 Megawatt Tahap Pertama dengan China. 
PLN perlu membeberkan semua hambatan2 dalam pembangunan PLTU Sumatra 1 s/d 9 semuanya supaya 250 juta rakyat Indonesia mengetahui siapa2 saja sesungguhnya yang menghambat pembangunan pembangkit listrik yang direncanakan PLN. 

Rencana 400 kargo LNG tangguh for PLN selama 20 tahun siap didukung perusahaan swasta nasional yang sangat mampu menyiapkan floating receiving terminal berkapasitas 170.000 m3 yang setara dengan 4.000.000 MMBTU yang dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 6.000 Megawat dengan fasilitas pembangkit tenaga listrik system Through Put Fee dengan investasi tanpa memakai uang negara maupun PLN. 

Dengan sistim ini harga jual LNG CIF ke power plant PLN dapat dilakukan oleh swasta dengan harga maximum USD. 17/MMBTU. Apabila pembangkit listrik setara tetap menggunakan BBM tanpa konversi ke gas maka biayanya harus USD 33/MMBTU. Perlu dicatat bahwa harga beli BBM oleh PLN dari Pertamina terhitung sangat mahal. 
Program konversi Solar ke Gas ini, kalau di jalankan dengan baik akan menghemat uang negara sebesar Rp. 1,5 T/ hari atau Rp. 547 T/tahun. 
Subsidi saat ini yang sudah mencapai Rp. 400 T. Kalau hal ini dijalankan, maka kita dapat keluar dari kemelut BBM untuk PLN dan terhindar dari prektek pengadaan BBM Separoh nyolong yang dilakukan oleh mafia migas. Temuan ini analisa ini adalah solusi nyata dan positip untuk negara 


Salam! 
Jakarta, 14 Nov 2014.

Read more »

The Look Of Silence

'The Look of Silence': The film making Indonesia face its brutal history

By Dean Irvine, CNN

Skewed view: "The Look of Silence" examines the little spoken of massacres that took place in Indonesia in 1965 and 1966

(CNN) -- The Graha Bhakti Budaya (or GBB as it's locally known), is a care-worn, 1960s slab of a building, popular as part of Jakarta's largest arts center, but outwardly unremarkable.

Yet what happened inside on Monday, the Indonesian premiere of documentary "The Look of Silence", has for some made it more than a theater space and transformed it into a site of huge importance for the development of Indonesia's democracy.

"That screening on Monday night was a big, big moment," says 54-year-old Irawan Karseno. "There are deep wounds in our nation since 1965 and this movie is like a healing process."

As head of the Jakarta Arts Council, Karseno was instrumental in bringing the film, Joshua Oppenheimer's companion piece to last year's Oscar-nominated "The Act of Killing", to a captivated audience of around 1,500 people.

Oppenheimer's 2012 film helped open up public discussion about a troubling and little-spoken of period in Indonesia's recent history: human rights groups estimate between 500,000 to 1 million Indonesians were killed by military death squads during anti-communist purges in 1965 and 1966 that helped cement the "New Order" regime of General Suharto.

While "The Act of Killing" told the story from the killers' side, "The Look of Silence" takes an unflinching look at the situation from the viewpoint of the survivors. The film's protagonist is Adi, a 45-year-old optometrist, who tries to understand why his parents remain so 

Adi studies Joshua Oppenheimer's footage of perpetrators of the 1965 Indonesian genocide. Photo: Courtesy Lars Skree/Final Cut for Real

deeply traumatized by his brother Ramli's murder in 1965, and the culture of fear and lies he believes pervades his community and country.

Adi's unflinching gaze when he confronts members of the militia involved in his brother's brutal death is juxtaposed with the attitude of perpetrators and survivors in the film, and many Indonesians as a whole, who prefer to say the "past is the past".

"But the younger generation are more open-minded," says Karseno. "I was only five years old when these events happened and I'm still ashamed by them.

"Next year is 50 years since (the killings of) 1965. How can we prepare for next year? How can we see the events more sensitively? I hope it can be like when Germany came to terms with the holocaust and they had a healing process with each other."

There are deep wounds in our nation since 1965 and this movie is like a healing process.

Irawan Karseno, Jakarta Arts Council

After a multi-year investigation, the country's National Commission on Human Rights in 2012 declared the massacre a gross violation of human rights. Yet Indonesia is still a distance from any official truth and reconciliation process. No one has been brought to trial for the alleged crimes. The Attorney General's office has not yet replied to CNN's requests for comment.

Many survivors' families across Indonesia still live in fear of reprisals if they should speak openly against those responsible for the crimes.

During filming Oppenheimer made sure precautions were taken should things take a turn for the worse; a getaway car was on hand, no-one carried ID, phones were data-free and in some cases Adi's family were on standby at the airport to leave at a moment's notice.

Adi confronts a high-ranking death squad commander and present-day paramilitary leader. Photo: Courtesy Lars Skree/Final Cut for Real

"It's a terrible situation that Adi and his family had to move away like fugitives (after the film was made), especially when he was just trying to create the conditions for forgiveness," says Oppenheimer.

"But it shows just how far Indonesia has to go before it can be called a genuine democracy with rule of law and that because of the impunity the perpetrators and gangsters have Adi's family has to run away, when they've done only the most beautiful and dignified thing."

For Oppenheimer, Monday's premier was the most important screening of either "The Act of Killing" or "The Look of Silence" (which has appeared at a number of international film festivals), as it was hosted by Indonesian government agencies-- the Jakarta Arts Council and the National Human Rights Commission.

It shows just how far Indonesia has to go before it can be called a genuine democracy with rule of law. 

Joshua Oppenheimer, director, The Look of Silence

While "The Act of Killing" first had to be shown at private screenings, even public showings initially had to have heavy security, "The Look of Silence" premier was publicly announced, proving to Oppenheimer, that a space is opening up for the country to continue to heal.

In December community screenings will take place across Indonesia, and Karseno, encouraged by the recent election of Joko Widodo as president, feels optimistic that the country can get over its "mental block."

"We are pushing hard for Jokowi (Joko Widodo) to see the film," says Karseno.

"We have a problem in our culture. It's not just about 1960s for us, but how we as a country are connected to the rest of the world."

According to Karseno the atmosphere on Monday was only tense with expectation rather than from any safety worries, and two screenings had be shown as twice as many people turned up as could be accommodated by the auditorium.

Adi was one of those present at the premier.

"After watching the film and seeing the victims I felt sad," says Karseno. "I then met Adi and I just cried."

Read more »

Soekarno vs Tan Malaka (Meluruskan Sejarah Mengenai Romusha)

       






Bayah menjadi tempat berkumpul romusha dan pegawai pertambangan sejak Jepang mengeksploitasi tambang batu bara pada 1 April 1943. Pada awal penambangan, sekitar 20 ribu orang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di kawasan pesisir selatan inilah Ibrahim Datuk Tan Malaka singgah dan bekerja sebagai juru tulis.

Bayah dengan luas sekitar 15 ribu hektare menjadi satu-satunya tempat yang mengandung batu bara di Pulau Jawa sebelum Jepang datang. Belanda telah memberikan izin membuka tambang kepada perusahaan swasta sejak 1903, tapi belum mengeksploitasinya.

Sebelum 1942, kebutuhan batu bara di Jawa dipasok dari Sumatera dan Kalimantan. Namun angkutan pelayaran Jepang banyak terpakai oleh kepentingan perang. Jepang ingin Jawa mandiri dalam memenuhi kebutuhan batu bara.

Jepang membuka tambang lewat perusahaan Sumitomo. Mereka membuka jalur kereta api dari Saketi, Pandeglang, menuju Bayah—sekitar 90 kilometer. Dari Bayah, kereta bersambung menuju ke lokasi penambangan seperti Gunung Madur, Tumang, dan Cihara. Kini beberapa lokasi masih ditambang penduduk, sedangkan yang lain terbengkalai begitu saja.

Tan Malaka datang ke Bayah pada Juni 1943. Dia dikenal masyarakat Bayah dengan nama samaran Ilyas Hussein. Parino lamat-lamat mengingat nama Hussein sebagai seorang kerani atau juru tulis. ”Kalau enggak salah, orangnya sangat pintar,” kata Parino.

Tan bekerja di Bayah setelah melamar ke kantor Sosial. Dia butuh penghasilan sekaligus tempat bersembunyi. Waktu itu, perusahaan di Bayah membutuhkan 30 pekerja—bukan romusha. Tan melamar tanpa ijazah. Dia mengaku bersekolah di MULO (setara dengan sekolah menengah pertama) dua tahun dan pernah menjadi juru tulis di Singapura. Tan lulus dengan menyisihkan 50 pelamar.

Tan berangkat dengan kereta api dari Tanah Abang, berakhir di Stasiun Saketi. Saat itu kereta rute Saketi-Bayah belum beroperasi. Dia lalu meneruskan perjalanan dengan truk.

Sesampai di Bayah, Tan indekos di rumah warga, sebelum menghuni gubuk kecil dari bambu. Dia selalu memakai celana pendek, kemeja dengan leher terbuka, kaus panjang, helm tropis, dan tongkat. Dia berbicara dengan bahasa Indonesia, tapi jarang tampil di depan umum.

Tan sering menjelajahi pelosok, termasuk Pulo Manuk, enam kilometer dari Bayah. Tempat itu paling ditakuti, termasuk oleh tentara Jepang, karena penyakit kudis, disentri, dan malaria mewabah di sana. Waktu itu, penyakit dan kelaparan menjadi faktor utama kematian romusha di Bayah.

Suatu saat, Tan pernah diminta mengurusi data pekerja. Dia sering berhubungan dengan romusha dan mencatat jumlah kematian mereka. Dalam memoarnya, Tan mencatat 400-500 romusha meninggal setiap bulan. Hingga akhir pendudukan Jepang, luas tempat pemakaman romusha mencapai 38 hektare.

Keluar-masuk terowongan dan memberikan nasihat pentingnya kesehatan, Tan dikenal sebagai kerani yang baik hati. Dia suka membelikan makanan buat romusha dari upahnya sendiri. ”Kita dapat mempraktekkan rasa tanggung jawab terhadap golongan bangsa Indonesia yang menjadi korban militerisme Jepang,” kata Tan suatu ketika.

Nasib para romusha itu sedikit berubah setelah datangnya Tan Malaka ke Bayah yang bekerja sebagai juru tulis di kantor sosial setempat. Tan Malaka sangat memperhatikan nasib para romusha, ia sering memberikan saran tentang kesehatan dan kesejahteraan para romusha kepada pejabat direktur di tempat ia bekerja Kolonel Tamura, namun tidak berhasil. Tidak hanya hal itu yang ia lakukan, tidak jarang ia juga pernah membelikan para romusha nasi dengan upahnya sendiri. Ia juga meminta bantuan pemuda di sekitar Bayah untuk membangun dapur umum bagi para romusha, membangun rumah sakit di Bayah, dan membuka kebun buah-buahan dan sayur-sayuran di Tegal Lumbu dekat Bayah.

Di dalam perusahaan, dia selalu mengusulkan peningkatan kesejahteraan romusha. Tan termasuk anti-Jepang, tapi tetap bergaul dengan mereka, termasuk penjabat direktur Kolonel Tamura. Dia mencoba berbicara mengenai kesejahteraan pekerja, tapi upayanya sia-sia.

Romusha mendapat upah 0,40 gulden (40 sen) dan 250 gram beras setiap hari. Uang 40 sen hanya cukup buat membeli satu pisang. Dalam salah satu tulisannya, Rencana Ekonomi Berjuang, Tan mengatakan hitung-hitungan upah romusha hanya di atas kertas. Tulisan itu dia buat di Surabaya pada November 1945.

Di situ Tan melukiskan kondisi romusha di Bayah lewat percakapan dua tokoh cerita, si Toke dan si Godam. ”Seratus ton arang itu diperoleh dengan makian bagero saja. Tanah, mesin, dan tenaga romusha pun digedor,” ucap si Godam. Ringkasnya, Jepang sama sekali tidak mengeluarkan bayaran romusha.

Tan mencoba menggalang pemuda untuk memperbaiki nasib romusha. Dia menggagas dapur umum yang menyediakan makanan bagi seribu romusha. Mereka membangun rumah sakit di pinggiran Desa Bayah, Cikaret. Tan juga membuka kebun sayur dan buah-buahan di Tegal Lumbu, 30 kilometer dari Bayah.

Peran Tan semakin besar ketika dia ditunjuk sebagai Ketua Badan Pembantu Keluarga Peta—organisasi sosial yang membantu tentara bentukan Jepang, Pembela Tanah Air (Peta). Di bawah panji Badan Pembantu, Tan lebih leluasa mengadakan kegiatan kemasyarakatan, seperti pertunjukan sandiwara atau sepak bola.

Tim sandiwara dan sepak bola itu bernama Pantai Selatan. Pertunjukan sandiwara banyak bercerita tentang nasib romusha. Mereka pernah memainkan Hikayat Hang Tuah, Diponegoro, dan Puputan Bali.
Tim sepak bola juga pernah tampil dalam kejuaraan di Rangkasbitung. Tan menggagas pembangunan lapangan sepak bola di Bayah—kini menjadi terminal. Ia menjadi pemain sayap. Tapi Tan lebih sering menjadi wasit. Selesai bermain, dia biasanya mentraktir para pemain.

Pada September 1944, Soekarno dan Hatta berkunjung ke Bayah. Tan menjadi anggota panitia penyambutan tamu.Soekarno berpidato bahwa Indonesia bersama Jepang akan mengalahkan Sekutu. Setelah itu, Jepang memberikan kemerdekaan buat Indonesia. Soekarno meminta pekerja tambang membantu berjuang dengan meningkatkan produksi batu bara.

Selesai pidato, moderator Sukarjo Wiryopranoto mempersilakan hadirin bertanya. Saat itu Tan sedang memilih kue dan minuman untuk para tamu. Para penanya rupanya sering mendapat jawaban guyon sinis. Kepada Son-co (Camat) Bayah, misalnya, Sukarjo mengejek supaya ikut kursus ”Pangreh Praja”.

Tan gerah dengan suasana penuh ejekan itu. Dia pun menyimpan talam kue dan minuman di belakang, lalu bertanya: apakah tidak lebih tepat kemerdekaan Indonesialah kelak yang lebih menjamin kemenangan terakhir?
Soekarno menjawab bahwa Indonesia harus menghormati jasa Jepang menyingkirkan tentara Belanda dan Sekutu. Tan membantah. Menurut dia, rakyat akan berjuang dengan semangat lebih besar membela kemerdekaan yang ada daripada yang dijanjikan.

Tan melihat Soekarno jengkel. Menurut dia, Soekarno mungkin tidak pernah didebat ketika berpidato di seluruh Jawa. Apalagi bantahan itu dari Bayah, kota kecil di pesisir yang cuma dikenal karena urusan romusha dan nyamuk malaria. Tan ingin berbicara lebih panjang, tapi keburu dihentikan.

“Kalau Dai Nippon sekarang juga memberikan kemerdekaan kepada saya, maka saya tidak akan menerima.” Suara Bung Karno tegas ketika rangkaian kalimat itu meluncur dari mulutnya. Tegas, tak hanya karena ia ingin menguatkan sikapnya, tetapi juga segera hendak mengakhiri perdebatan yang menurutnya debat kusir dengan lelaki kecil bertopi mandor onderneming yang ngotot itu.

Pelan-pelan Bung Karno mengenali lelaki itu. Benar, dia Tan Malaka, pejuang yang selama ini menghilang dikejar-kejar tak hanya dinas intelijen Hindia Belanda (PID), atau Kempeitay Jepang, melainkan semua aparat penjajah; Inggris, Amerika.

Bung Karno melihat lelaki yang mengaku bernama Ilyas Hussein itu sigap hendak merebut mikropon, hanya gagal karena Son Co wilayah Bayah lebih dulu mengambilnya. Perdebatan pun berakhir, hingga pertemuan itu usai. Bahkan sampai Soekarno dan rombongan pulang ke Jakarta, beberapa hari kemudian.

Adegan itu terekam dalam buku Harry A Poeze, penulis paling otoritatif tentang Tan Malaka, ‘Pergulatan Menuju Republik’, terbitan Grafiti Pers. Bung Karno, dalam kampanye untuk menarik rakyat menjadi romusha—sering diartikan sebagai kerja paksa khas Jepang, sempat mengunjungi Bayah, Banten Selatan, tempat romusha dipekerjakan untuk membangun jaringan rel kereta api Saketi-Bayah, sepanjang 150-an km.

Bung Karno datang bersama Bung Hatta dan para anggota Jawa Hokokai. Kedatangan itu bagian dari kampanye Bung Karno untuk bekerja sama dengan Pemerintah Pendudukan Jepang, yang ia yakini akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebelumnya, pada 3 September 1944, Bung Karno telah memberangkatkan 500-an romusha ke Burma.

Para romusha itu berangkat dengan bangga, diiringi pidato Soekarno,” Tujuan usaha ini adalah untuk menunjukkan kepada Jepang bahwa penduduk Jawa telah siap sehidup semati dengan Dai Nippon. Kita berjanji tidak akan bercukur selama pengabdian sebagai romusha, sebagai tanda bukti kepada negara,” kata Bung Karno, seperti tertuang dalam buku yang ditulis Aiko Kurasawa.

Bung Karno sendiri datang ke Bayah sebagai romusha. Pada lengannya tertulis pita besar bernomor 970. Romusha bernama Soekarno itu ditulis koran-koran zaman itu tinggal di pondokan sederhana romusha, makan makanan mereka. Koran juga memuat foto saat Bung Karno mengangkat karung pasir dalam pekerjaan sehari-hari romusha.

Bedanya, Bung Karno dan rombongan beberapa hari kemudian pulang ke Jakarta, dan para romusha asli tidak.

Pada saat acara penyambutan kedatangan Bung Karno dkk itulah, terjadi perdebatan antara Bung Karno dengan Ilyas—Tan Malaka. Pidato Soekarno bahwa Indonesia bersama Jepang akan mengalahkan Sekutu dan setelah itu Jepang memberikan kemerdekaan buat Indonesia, dibantah Tan Malaka. Itulah perbedaan sikap kedua pemimpin, pejuang yang sama-sama mencita-citakan kemerdekaan Indonesia itu.

Kita tahu, soal romusha seringkali menjadi titik hitam yang kerap dialamatkan kepada hidup Bung Karno. Pasalnya, sebagaimana kerja paksa yang digelar Jepang di sepanjang Nok Pla Duk (Thailand) ke Thanbyuzayet (Burma), yang menurut sejarahwan Aiko Kurasawa menyebabkan kematian 30 ribu romusha diantaranya asal Indonesia, demikian pula di pembuatan rel Saketi-Bayah. Ribuan romusha mati kelaparan dan diserang penyakit. Dalam catatannya, Tan Malaka menulis, di sarang malaria dan kolera itu, setidaknya 300-an romusha mati setiap bulan.

Tetapi bukankah manusia memang layak punya cela? Bung Karno sendiri bukan seorang berhati keras membatu. Kepada penulis biografinya, Cindy Adam, almarhum menyampaikan pengakuan, yang lebih laik satu penyesalan.

“Sesungguhnya akulah –Sukarno – yang mengirim mereka kerja paksa. Ya, akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian. Ya, ya, ya, ya akulah orangnya. Aku membuat pernyataan untuk menyokong pengerahan romusha. Aku bergambar dekat Bogor dengan topi di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan enaknya menjadi seorang romusha. Dengan para wartawan, juru potret, Gunseikan –Kepala Pemerintahan Militer- dan para pembesar pemerintahan aku membuat perjalanan ke Banten untuk menyaksikan tulang-tulang-kerangka-hidup yang menimbulkan belas, membudak di garis-belakang, itu jauh di dalam tambang batubara dan tambang mas. Mengerikan. Ini membikin hati di dalam seperti diremuk-remuk.”

Awal Juni 1945, Tan menerima undangan dari Badan Pembantu Keluarga Peta Rangkasbitung untuk membicarakan kemerdekaan. Pertemuan itu untuk memilih dan mengirimkan wakil Banten ke pertemuan Jakarta. Tan—sebagai Hussein—didaulat menjadi wakil Banten ke konferensi Jakarta.

Pertemuan di Jakarta diadakan buat mempersatukan pemuda Jawa. Konferensi gagal terlaksana karena larangan Jepang. Tan hanya berbicara sebentar dengan kelompok pemuda angkatan baru, seperti Harsono Tjokroaminoto, Chaerul Saleh, Sukarni, dan B.M. Diah.

Kembali ke Bayah, Tan pindah tugas ke kantor pusat dan mencatat data mengenai romusha. Suatu ketika, Jepang mengumumkan rencana pemotongan ransum. Tan lalu mengemukakan keberatannya dengan berorasi di muka umum. Besoknya, Jepang membatalkan pengurangan ransum.

Di Jakarta, pidato Tan itu dikabarkan menjadi biang kerusuhan. Romusha melarikan diri dan mogok di Gunung Madur. Kempetai (polisi militer Jepang) di Bayah mulai mencari identitas Hussein. Tapi penyelidikan terhenti karena posisi Jepang kian genting. Jerman sudah menyerang dan Rusia menyerbu Jepang pada 9 Agustus 1945.

Tan melihat aktivitas orang Jepang mulai longgar. Dia memanfaatkan situasi itu untuk minta izin hadir dalam konferensi pemuda di Jakarta pada 14 Agustus. Dia menjadi utusan semua pegawai pertambangan dan mendapatkan surat pengantar untuk Soekarno dan Hatta.

Sesampai di Jakarta, dia hanya bertemu sebentar dengan Sukarni. Dia tidak mengetahui drama penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Setelah merdeka, Tan lebih banyak tinggal di Jakarta. Akhir Agustus, dia pergi ke Bayah mengunjungi pemimpin Peta, Djajaroekmantara.

Tan Malaka ke Bayah juga punya tujuan lain, yakni mengambil naskah Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika). Poeze mengatakan naskah itu tersimpan rapi tanpa diketahui siapa pun.

Di Bayah, kegiatan penambangan berangsur terhenti sepeninggal Jepang. Penduduk membumihanguskan Bayah saat agresi militer kedua Belanda pada 1948. Pemerintah setempat membuat tugu romusha pada 1950-an. ”Rasanya dulu lebih ramai ketimbang sekarang,” kata Haji Sukaedji, 73 tahun, warga kelahiran Bayah, kepada Tempo.

Stasiun Saketi menjadi tempat persimpangan kereta dari Jakarta menuju Bayah dan Labuan. Tempo—bersama penulis buku Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1925-1945 , Harry Albert Poeze—menelusuri rute perjalanan Tan dari Stasiun Saketi. Kini bangunan itu telah menjadi tempat tinggal anak kepala stasiun, Momo Mujaya, 58 tahun. Jalur Saketi-Bayah berhenti beroperasi pada 1950-an, disusul Saketi-Labuan sekitar 1980. Stasiun Bayah kini menjadi tanah kosong penuh ilalang….




Sumber :

http://nasional.inilah.com/read/detail/2127251/soekarno-romusha-bernomor-lengan-970#.VGCaMvmUf_E

http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000012328131/the-indonesian-death-railway--jejak-jejak-romusha-di-indonesia/

Read more »